#upahminimum

Buruh Tuntut Cabut Penetapan UMP 2022

( kata)
Buruh Tuntut Cabut Penetapan UMP 2022
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Lampost.co/Atika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kami minta sejumlah tuntutan, yaitu pertama jalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji Undang-undang (UU) Cipta Kerja," kata Ketua Aksi, Erik Meidiarta, Selasa, 30 November 2021. 

Kedua, pihaknya meminta cabut Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 202 dan ketiga revisi SK UMP 2022. Tuntutan keempat kenaikan UMK sebesar 5 sampai 10 persen.

"Sebab kenaikan yang sangat mencekik bagi para buruh, sebelumnya 25 November 2021 bertepatan dengan keputusan MK mengenai pernyataan sikap ke Gubernur, Walikota dan Bupati untuk dapat memberikan kemudahan karena UU Cipta Kerja dinyatakan cacat," ujarnya. 

Namun hingga saat ini pernyataan tersebut belum ditanggapi Pemprov Lampung.

"Pemerintah harus lakukan perbaikan, kalau tidak dilakukan perbaikan akan cacat permanen. Segala kebijakan yang bersifat strategis artinya mengenai upah ini ditangguhkan sementara," papar dia. 

Pihaknya menegaskan agar UMP dan UMK dicabut Gubernur Lampung. "Kami ingin Gubernur mencabut SK yang ditetapkan karena itu sangat kecil. Untuk di Lampung Selatan saja hanya naik Rp7 ribu," tutup dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar