buruhdemo

Buruh Lampung Tolak RUU Omnibus Law

( kata)
Buruh Lampung Tolak RUU Omnibus Law
Buruh di Lampung yang mengatas namakan Gerakan Buruh Bersama Rakyat Lampung menggelar aksi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis 20 Februari 2020.

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Buruh di Lampung yang mengatas namakan Gerakan Buruh Bersama Rakyat Lampung menggelar aksi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis, 20 Februari 2020.

Koordinator Aksi, Funky Rulitasari mengatakan pihaknya menilai keseluruhan proses yang sangat tertutup dan tidak demokratis. Aturan tersebut sama-sama berambisi untuk mempermudah pembukaan lahan sebanyak-banyaknya untuk investasi asing dengan merampas hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. 

"Formalisme hukum yang kuat dalam RUU Cilaka menghidupkan kembali semangat ?domein verklaring khas aturan kolonial. Masyarakat kehilangan hak partisipasi dan jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanah yang mereka kuasai," katanya.

Pihaknya menjelaskan 12 alasan menolak omnibus law yakni, pertama melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan. kedua Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.

Ketiga, satgas Omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus law. Keempat, sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi. Kelima, celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.

Keenam, perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat. Ketujuh, percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (?man-madedisaster), dan kerusakan lingkungan. Kedelapan, menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-?outsourcing.

Sembilan, potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja. Ke-10, membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah. Ke-11, memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual, serta yang ke-12 kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha?.

 

Winarko



Berita Terkait



Komentar