#omnibuslaw

Buruh Batalkan Demo soal Omnibus Law

( kata)
Buruh Batalkan Demo soal <i>Omnibus Law</i>
Buruh batal demo terkait omnibus law.Dok. MI/Ramdani

Jakarta (Lampost.co) -- Serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akhirnya membatalkan rencana aksi besar-besaran terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Demo tersebut rencananya akan digelar pada 30 April 2020.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan pembatalan aksi tersebut dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan penundaan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kepala Negara juga telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

Andi Gani mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi. Sebab, menurut dia, Jokowi mau mendengar apa yang menjadi keinginan jutaan buruh di Indonesia.

"Saya sangat terharu dengan keputusan ini. Dari awal saya sudah yakin Presiden Jokowi mendengarkan suara buruh, bukan karena tekanan tapi benar-benar mendengarkan suara buruh," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 24 April 2020.

Pada Rabu, 22 April 2020, Andi Gani bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menemui Jokowi. Mereka membahas nasib jutaan buruh dalam pusaran klaster Ketenagakerjaan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Saat diundang ke Istana Negara, kata Andi, Presiden Jokowi mendengar dan merespons dengan sangat baik suara buruh. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan kepada publik sebelum Jokowi sendiri yang memutuskan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda," ujar Jokowi.

Presiden mengungkapkan dengan penundaan tersebut pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," katanya.

Medcom



Berita Terkait



Komentar