#penolakanuuciptaker#omnibuslaw#judicialreview#mk#buruh

Buruh akan Menggugat UU Ciptaker ke MK

( kata)
Buruh akan Menggugat UU Ciptaker ke MK
Presiden KSPI Said Iqbal. Medcom.id/Annisa Ayu

Jakarta (Lampost.co) -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengakhiri aksi mogok nasional atas penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Kelompok buruh tersebut akan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Langkah lebih lanjut yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional, serta melakukan kampanye kepada masyarakat nasional maupun internasional tentang alasan mengapa buruh menolak Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 9 Oktober 2020.

Berita terkait: Presiden Jokowi Jawab Hoaks Soal UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan Faktanya

KSPI bersama puluhan serikat buruh sudah melakukan aksi mogok nasional selama tiga hari sejak 6 Oktober 2020. Kelompok buruh akan memberikan pernyataan resmi terkait penolakan terhadap UU Ciptaker pada Senin, 12 Oktober 2020.

Buruh dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Ciptaker di sejumlah wilayah sejak 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020. Aksi tersebut berujung ricuh, termasuk di DKI Jakarta.

Massa membakar dan merusak 18 halte TransJakarta di Jakarta. Sejumlah kantor pemerintahan pun dijarah. Korban luka juga berjatuhan baik dari mahasiswa, buruh, maupun aparat kepolisian.

Pemerintah mengecam aksi yang berujung pada kerusuhan itu. Pemerintah mempersilakan masyarakat yang tidak puas terhadap UU Ciptaker mengajukan gugatan ke MK.

Medcom



Berita Terkait



Komentar