#burgerking#gramedia#macet

Burger King dan Gramedia Terancam Disegel 

( kata)
Burger King dan Gramedia Terancam Disegel 
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co): Burger King dan Gramedia terancam disegel Pemkot Bandar Lampung. Penyegelan tersebut atas saran dari DPRD Bandar Lampung. Hal itu akan dilakukan jika kedua tempat usaha itu tidak hadir dalam panggilan ke dua agenda pendapat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Yuhadi mengatakan bahwa tindakan tegas akan diberlakukan melalui Pemerintah Kota setempat. Jika sampai dengan panggilan dengar pendapat tidak digubris lagi oleh kedua tempat usaha. 

"Sebelumnnya hari senin sudah kita undang dari pihak Burger King dan Gramedia. Untuk mendengar pendapat mereka tentang adanya laporan dari masyarakat soal kemacetan yang kerap terjadi ditempat dua usaha itu," ujarnya, Selasa, 15 Oktober 2019.

Menurut Yuhadi, tindakan tegas akan diberlakukan untuk Burger King dan Gramedia jika pada undangan hearing kedua nanti tidak diindahkan. 

"Kemungkinan minggu depan akan kita undang hearing lagi. Kalau tidak digubris akan kita eksekusi, bisa saja berupa penyegelan tempat usaha," ungkap Yuhadi.

Diketahui bahwa Burger King tidak memiliki izin andalalin. Semestinya belum dapat beroperasi. 

"Ketika andalalin belum ada, kegiatan operasi usaha harusnya belum bisa dilakukan. Seharusnya Burger King ditutup, izin belum ada tapi tempat usahanya sudah buka," kata dia. 

Sementara itu, terhadap tindakan tegas kepada pelaku usaha yang tidak taat akan aturan itu. Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Bandar Lampung menyarankan kepada Pemkot dan DPRD setempat, untuk dapat bertindak tegas kepada para pelaku usaha yang tidak taat aturan. 

Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung Husni Mubarok mengatakan tindakan tegas harusnya diterapkan kepada para pelaku usaha,  yang diketahui tidak taat akan aturan Pemerintah setempat. 

"Gramedia Tanjung Karang, Burger King adalah contoh perusahaan yang gagal melaksanakan peraturan tersebut, mereka  menjadi salah satu penyumbang kemacetan di kota Bandar Lampung dalam menjalankan usahanya yang berdampak luas terhadap masyarakat kota Bandar Lampung," kata Husni. 

Dalam hal ini HMI Cabang Bandar Lampung, melalui  struktur bidang  Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) meminta wali kota Bandar Lampung dan dewan perwakilan daerah kota Bandar Lampung supaya menidak tegas pelaku-pelaku usaha yang tidak taat aturan.  

Deta Citrawan



Berita Terkait



Komentar