#lampung#bandarlampung#burgerking#pajak

Burger King Bandar Lampung Masih Menunggak Pajak

( kata)
Burger King Bandar Lampung Masih Menunggak Pajak
Terlihat plang papan nama Burger King terpasang tanda objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah dikarenakan adanya kewajiban pajak daerah yang belum terpenuhi, Minggu, 3 Nomber 2019. Lampost.co/Deta Citrawan

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Restoran makanan cepat saji Burger King di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung, menunggak pajak sampai ratusan juta rupiah. Atas tunggakan pajak itu, sejak Senin pekan lalu papan nama pada restoran diberikan tanda bertuliskan objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung Yanwardi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pajak Andre Setiawan menjelaskan Burger King terkesan tidak proaktif terhadap kewajiban pembayaran pajak atas sosialisasi yang diberikan pemkot. "Dari awal mereka buka kami sudah mencoba melakukan pendataan sekaligus memberikan sosialisasi terkait pajak apa saja yang wajib mereka bayarkan. Namun, pihak Burger King tidak memberikan kepastian akan melakukan pembayaran," ujarnya, beberapa hari lalu.

Bahkan, Pemkot melalui BPPRD sampai melayangkan surat teguran, namun Burger King tidak juga menghiraukan peringatan tersebut yang sampai akhirnya tanda penunggakan pajak dipasang pemkot.

"Sampai dengan kami memberikan teguran mereka juga terkesan tidak menghiraukan. Oleh sebab itu, sesuai arahan tim Korsupgah KPK, kami harus berikan tindakan tegas seperti yang sudah kita laksanakan Senin kemarin yaitu penyegelan reklame Burger King," ujarnya.

Burger King memiliki kewajiban pajak yang terhitung sejak usaha restoran cepat saji itu berdiri dengan total kurang lebih Rp100 Juta. "Kalau estimasi kami nilai pajaknya bisa di atas 100 juta," katanya.

Sejak penyegelan papan plang reklame oleh pemkot beberapa hari lalu itu, Burger King diminta segera melaksanakan kewajiban pajak daerahnya. Jika tidak juga diindahkan, sanksi tegas akan diberikan pemkot melalui BPPRD.

"Kalau sampai dengan 14 hari terhitung dari Senin kemarin mereka belum juga mau membayarkan kewajibannya, kami akan memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Meskipun sebelumnya BPPRD sempat mendapatkan informasi manajemen Burger King akan membayarkan dalam waktu dekat ini. Namun, segel tanda penunggakan pajak itu belum dapat dilepas sampai kewajiban pajak terpenuhi.

"Informasi terakhir mereka akan membayar pajaknya dalam waktu dekat ini, tetapi ini baru secara lisan. Oleh sebab itu, segel belum bisa kami lepas sampai mereka memberikan tanda bukti setoran pajaknya," katanya.

Muharram Candra Lugina

Berita Terkait

Komentar