#nasional#ott-kpk#bupati-sidoarjo
OTT KPK

Bupati Sidoarjo Mengaku Tidak Bersalah

( kata)
Bupati Sidoarjo Mengaku Tidak Bersalah
Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah. Foto: Medcom/Kautsar

JAKARTA (Lampost.co) -- Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah menepis keterlibatanya dalam kasus suap pengadaan proyek infrastuktur Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Ia mengkalim tidak bersalah.

"(Garis besar pemeriksaan) garis besarnya belum tahu, masih di BAP (berita acara pemeriksaan). Belum tau hasilnya, saya enggak salah kok," ujar Saiful usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 17 Januari 2020.

Saiful mengaku dicecar oleh penyidik KPK terkait sejumlah proyek-proyek infrastruktur. Namun ia dengan tegas menyebut setiap proyek sudah diserahkan kepada unit pelaksana teknis (UPT) terkait.

"Saya kan tidak pernah pegang proyek. (siapa yang bertanggung jawab) UPT masing-masing yang sudah saya limpahkan kewenanganya," tuturnya.

Sebelum memasuki mobil tahan KPK, ia meminta doa kepada awak media untuk dilancarkan setiap proses pemeriksaanya. "Tenang saja doakan selamat," pungkasnya.

Saiful ditetapkan sebagai tersangka suap proyek di Sidoarjo. Bersama Saiful, KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Mereka ialah Kepala Dinas PU BM-SDA Sunarti Setyaningsing; Pejabat Pembuat Komitmen Judi Tetrahastoto; Kadiskominfo Sidoarjo, Sanadjihitu Sangadji; dan dua orang kontraktor Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi, atas dugaan korupsi.

Selain tersangka, KPK juga mengamankan barang bukti uang Rp1,8 miliar saat OTT pada Selasa, 7 Januari 2020. Hasil penyidikan awal diketahui Bupati Sidoarjo, Saifulah Ilah; Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji diduga menerima suap proyek dari Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.

Saiful dan tiga pejabat Pemkab Sidoarjo selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ibnu dan Totok selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar