#rapbd#kua-ppas#pesisirbarat

Bupati Pesisir Barat Tanda Tangani Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD-P 2020

( kata)
Bupati Pesisir Barat Tanda Tangani Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD-P 2020
Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menandatangani kesepakatan bersama KUA-PPAS RAPBD-P di ruang rapat kantor DPRD setempat, Jumat, 4 September 2020. Dok.

Krui (Lampost.co) -- DPRD Pesisir Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan dan penandatanganan kesepakatan bersama KUA-PPAS RAPBD-P tahun anggaran 2020 di ruang rapat kantor DPRD setempat, Jumat, 4 September 2020. Terdapat sejumlah perubahan dalam RAPBD-P tersebut.

Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal berterima kasih kepada ketua, wakil ketua, dan para anggota dewan yang telah menggelar rapat hingga agenda itu berjalan sukses dan lancar. 

"Kita telah bersama-sama mendengar dan menyaksikan penyampaian rekomendasi Badan Anggaran DPRD serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2020," kata dia.

Dia menambahkan catatan, koreksi, rekomendasi, kritik, dan saran demi kesempurnaan data dan dokumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu juga merupakan rekomendasi bagi penyusunan dan pembahasan ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Ada tujuh catatan penting dari hasil pembahasan tersebut, pertama, perubahan target-target makro daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional, regional terkait efek dari pandemi Covid-19.

Kedua, perubahan proyeksi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perubahan struktur APBD tahun anggaran 2020 yang memberikan impact terhadap pengurangan dana perimbangan daerah serta dana desa. Pandemi Covid-19 juga memberikan koreksi terhadap pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan hasil realisasi sampai dengan semester I tahun 2020.

Ketiga, perubahan proyeksi belanja tidak langsung dengan penyesuaian terhadap kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan (i) anggaran pelaksanaan pemilukada serentak pada 2020, (ii) anggaran bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19; dan (iii) anggaran belanja tidak langsung untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Keempat, Perubahan proyeksi belanja langsung, melalui (i) realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; (ii) pengurangan anggaran akibat dari perubahan struktur pendapatan daerah dari dana perimbangan; (iii) pergeseran anggaran antarperangkat daerah, antarprogram/kegiatan, dan antarjenis belanja, antarobjek belanja, dan antarrincian objek yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dan/atau ditambah.

Kelima, kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan bupati dan wakil bupati Pesisir Barat yang terangkum dalam RJPMD Pesisir Barat tahun 2016-2021.

Keenam, kegiatan baru yang merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mendukung sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan juga Pemerintah Pusat untuk tahun 2020, khususnya berdasarkan pada dana insentif daerah tambahan yang dipergunakan pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19.

Terakhir, penyesuaian pembiayaan daerah dengan kebijakan menggunakan penerimaan pembiayaan daerah dari pos silpa tahun anggaran 2019 hasil audit BPK untuk kebutuhan pengeluaran pembiayaan daerah dan pemenuhan belanja daerah.

"Berdasarkan poin-poin tersebut, seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk dapat cermat, efektif, dan efisien serta akuntabel dalam menyelesaikan seluruh program/kegiatan dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2020," kata Bupati.

Hadir pada acara tersebut para anggota Dewan, kapolsek Pesisir Tengah, Koramil Pesisir Tengah, sekretaris Kabupaten Pesisir Barat, kalapas kelas IIB Krui serta para kepala OPD.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar