KPKKorupsikorona

Bupati Banggai Laut Batal Ditahan usai Dinyatakan Reaktif

( kata)
Bupati Banggai Laut Batal Ditahan usai Dinyatakan Reaktif
Konferensi pers penetapan tersangka OTT Bupati Banggai Laut. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. Hasil tes covid-19 Wenny menujukkan reaktif terpapar virus.

"Wenny Bukamo (WB); orang kepercayaan bupati Recky Suhartono Godiman (RSG); dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO) masing-masing dititipkan sementara penahanannya di Rumah Tahanan Polres Luwuk," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Desember 2020.

KPK tidak bisa memaksakan menahan Wenny. Pencegahan penularan virus korona perlu diutamakan.

"Dilakukan isolasi mandiri karena terindikasi reaktif covid-19," ujar Nawawi.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tiga orang sebagai penerima yakni Wenny, orang kepercayaan Bupati Recky Suhartono Godiman (RSG); dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).

Kemudian tiga orang pemberi yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).

Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Winarko







Berita Terkait



Komentar