#beritalampung#beritadaerah#lampung#krui#tambak

Bulan Depan, Pesisir Barat Tutup Tambak Udang di Luar Zonasi

( kata)
Bulan Depan, Pesisir Barat Tutup Tambak Udang di Luar Zonasi
Foto. Dok.

KRUI (Lampost) -- Pemkab Pesisir Barat bakal menutup sejumlah tambak udang yang berada di luar zonasi yang ditetapkan pada November 2019.

Berdasarkan penerapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat, petambak hanya diperbolehkan membuka tambak udang di wilayah Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkunat. 
Sedangkan tambak yang ada di kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pesisir Selatan, dan Ngambur harus ditutup. 

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jon Edwar mengatakan, penutupan tambak udang di luar zonasi merupakan penerapan perda RTRW. 

"Pada prinsipnya kami di dinas PMPTSP menjalankan aturan yang berkaitan dengan Perda. Tentang kebijakan-kebijakan evaluasi atau penundaan kami tidak punya kewenangan, itu ditetapkan pemkab. Adanya perda nomor 8 tentang zonasi  RTRW itu sudah kami sampaikan ke mereka dua tahun lalu," kata Jon Edwar, Selasa 15 Oktober 2019 saat dihubungi lampost.co. 

Terkait hal itu, para pemilik tambak udang yang berada di luar wilayah zonasi berharap pemkab dapat mengurungkan penutupan dan melakukan evaluasi kembali.

Salah seorang petambak yang enggan disebut namanya mengatakan, mereka siap untuk mematuhi semua aturan yang diterapkan pemkab asal tambak tidak ditutup. Ia mengakui, selama ini petambak telah membayar kepada pemkab Pesisir Barat melalui OPD terkait setiap tahunnya.

"Ya selain uang lahan, juga setiap tahun kami membayar sejumlah uang kepada OPD. Kalau kami panen kan berkisar puluhan ton dalam setahun, dihitungnya Rp150 dari setiap kilogram udang hasil panen," kata dia.

Terpisah, penutupan tambak juga mendapat tanggapan dari ketua DPD Golkar Pesisir Barat, Rahman Kholid. Ia mengatakan pemerintahan harus mengkaji ulang penutupan tambak-tambak udang yang ada.

"Penutupan tambak udang harus ditimbang nilai ekonominya, karena itu telah membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat," kata dia saat bertemu di kantor DPD Golkar Pesisir Barat.

Sementara, Kasi Retribusi bidang nonpajak Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Barat, Isnaeni Aditya, mengatakan tidak ada pungutan untuk prosentase hasil panen udang para petambak setiap tahunnya.

Meskipun demikian ia mengakui pada tahun sebelumnya, memang ada sumbangan pihak ketiga yang masuk kas daerah.

"Para petambak memang dikenakan PBB dan izin usaha perikanan termasuk luasan lahan. Kalau untuk pungutan yang diambil OPD dari petambak dari prosentase hasil panen para petambak itu tidak ada," kata Aditya.

 

Yon Fisoma

Berita Terkait

Komentar