#lampung#bandarlampung#humaniora#bukitgundul

Bukit Tersisa di Bandar Lampung Harus Dilestarikan

( kata)
Bukit Tersisa di Bandar Lampung Harus Dilestarikan
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) – Bukit di Bandar Lampung yang dalam kondisi rusak dan gundul yang bisa mengakibatkan longsor, hilangnya daerah resapan, dan mengakibatkan banjir serta hilangnya kelestarian hijaunya kota mencapai 70%. Oleh sebab itu, 30% kondisi bukit yang tersisa harus dilestarikan.

Rusaknya bukit di Kota Tapis Berseri diakibatkan karena penambangan, wisata, dan perumahan. Bahkan, diprediksi dalam 10 tahun mendatang tidak ada lagi bukit di Kota Tapis Berseri.

Direktur Mitra Betala Lampung, Mashabi mengatakan pemerintah harus melakukan peninjauan ulang dan identifikasi ulang mana bukit yang rusak berat, sedang, ringan, dan yang bisa direhabilitasi untuk dikembalikan kepada fungsinya. Pemerintah juga seharusnya memiliki data pemantauan berkala sehingga bisa dikontrol bersama.

"Pemerintah juga jangan mudah memberikan perizinan bagi perusahaan untuk merambah atau menggarap lahan perbukitan. Sebab, masyarakat di sekitar juga nanti yang terkena dampaknya akibat bukit yang gundul," katanya kepada Lampost.co, Rabu, 4 Desember 2019.

Dia menyatakan jangan ada lagi pengerukan bukit-bukit dan tidak boleh ada lagi izin-izin yang keluar untuk mengeruk bukit dan aktivitas lainnya. Ia juga mempertanyakan kepada pemerintah mengapa regulasi dan peraturan terkait pengerukan bukit-bukit kurang menggigit dan dirasa tumpul.

"Kalau pemerintah tidak bisa membuat aturan tegas, DPRD harus inisiatif membuat peraturan. Sebab, harus ada perhatian bersama terkait lingkungan kita," katanya.

Mashabi juga mengatakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tidak konsisten dalam melakukan penghijauan dan kelestarian bukit-bukit yang ada. Pihaknya dari kalangan penggiat lingkungan sangat prihatin melihat komitmen dan semangat pemerintah menjaga kelestarian lingkungan.

"Dalam perda tersebut tidak secara jelas diatur mengenai komitmen pemerintah terkait lingkungan," katanya.

Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan meskipun secara administratif letak bukit berada di wilayah kota/kabupaten, pemerintah provinsi juga harus memperhatikan terkait kelestarian bukit. Pemerintah harus bersama-sama mengalokasikan kawasan konservasi dan kawasan lindung yang ada. 

"Direvisi Perda RTRW yang baru malah melemahkan isu-isu terkait lingkungan hidup. Ada pasal terkait kawasan konservasi atau kawasan lindung yang dihapus atau malah diubah," katanya.

Masalah lingkungan hidup harus menjadi perhatian masyarakat karena alam dari hari ke hari semakin rusak. Hal ini berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup dan seluruh makhluk hidup lainnya di muka bumi ini.

“Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga, merawat, dan melestarikannya. Semua pihak harus mencintai alam sampai generasi penerus bisa menikmati kelestarian alam. Apabila kerusakan yang terjadi di daratan dan lautan yang semua itu disebabkan tangan manusia, bencana buruk akan datang menimpa,” katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar