#dkpp#intimidasi#jualbelijabatan

Budiono Nilai KPU RI Mengintimidasi Saksi Jual Beli Jabatan

( kata)
Budiono Nilai KPU RI Mengintimidasi Saksi Jual Beli Jabatan
Ilustrasi. Dok Lampost.co

Bandar Lampung  (Lampost.co) -- Kasus Jual Beli Kursi Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang yang melibatkan nama anggota KPU Provinsi Lampung, Esti Nur Fatonah terus bergulir pasca sidang kode etik DKPP Kamis, 29 Desember 2019 kemarin.

Pelapor Kasus Dugaan Jual Beli Kursi KPU, Budiono merasa kecewa dengan perlakuan KPU RI terhadap saksi pelapor, Fiza Yelisanti. Ia berharap DKPP dapat menetapkan  keputusan seadil-adilnya.

Budiono mengatakan, Fiza Yelisanti ditrkan oleh KPU RI. Dimana Fiza yang merupakan calon anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang diposisikan pada peringkat terendah dari 10 nama calon komisioner yang diajukan kepada KPU RI. 

Dia menilai hal itu merupakan intimidasi dan ketidakadilan setelah Fiza memberikan kesaksian kasus jual beli kursi KPU yang dilaporkan sebelum penetapan hasil seleksi Anggota KPU.

"Yang mengungkap adanya jual beli kursi, justru tidak mendapatkan perlakuan yang adil oleh KPU RI dengan semacam menghukum dengan menempatkan beliau pada posisi nomor 10, padahal dia membuka kasus ini sebelum penetapan artinya dia punya itikad baik, seharusnya diberikan penghargaan dan apresiasi bukan justru tekanan dan intimidasi," ujar Budiyono kepada Lampost.co, Jumat, 20 Desember 2019.

Budiyono juga mengkhawatirkan akan timbul ketakutan di masyarakat untuk berbuat benar dan melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu. 

"Laporan ini berangkat dari kewajiban moral saya selaku masyarakat, akademisi, dan selaku mantan Tim Seleksi KPU Provinsi Lampung yang turut menyeleksi saudari Esti Nur Fatonah yang pada saat itu sebagai calon anggota komisioner KPU Provinsi Lampung," ujar Budiyono.

Budiono juga menambahkan bahwa dirinya berserta tim sudah melaporkan kasus tersebut ke ranah hukum yaitu ke Polda Lampung dengan terlapor atas nama LP (Lilis Pujiyati).  Sedangkan untuk sidang kode etik lanjutan oleh DKPP, ia mengaku belum mengetahui secara pasti. 

"Yang kami dengar DKPP ingin mencari keterangan lain dengan memanggil saudari Lilis Pujiyati, mungkin juga akan memanggil KPU RI untuk didengarkan keterangan nya di persidangan. kita harapkan sidang lanjutan tetap di Lampung karena masyarakat Lampung perlu tahu integritas para komisioner yang ada di Lampung terutama para komisioner yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah," katanya.

Pihaknya berharap, DKPP dapat melakukan sidang terkait kasus jual beli kursi KPU tersebut dengan baik dan memutus dengan seadil-adilnya untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.
 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar