#bansos#bst#pkh

BST Cair lewat Kantor Pos, Bansos Sembako via Bank Himbara

( kata)
BST Cair lewat Kantor Pos, Bansos Sembako via Bank Himbara
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp600 ribu dan Program Sembako senilai Rp200 ribu sudah cair bulan Juli ini. Untuk BST didistribusikan melalui Kantor Pos, sementara Program Sembako melalui perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, bantuan sosial (Bansos) tersebut ada yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan dari pusat meliputi Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk priode Mei-Juni 2021 yang didistribusikan pada Juli 2021 masing-masing Rp600 ribu.

Kemudian juga program sembako senilai Rp200 ribu/bulan yang disalurkan melalui bank Himbara dengan cara transfer langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelum ditukar melalui e-Waroeng dalam bentuk sembako. Penacairan bantuan ini dirapel periode Juli, Agustus, dan September 2021.

"Pencairannya bulan Juli ini," kata Aswarodi di Mahan Agung, Senin, 26 Juli 2021.

Baca: Gubernur Minta Penyaluran Bansos di Bandar Lampung Dikebut

 

Selanjutnya paket sembako stimulus 10 kg beras. Bantuan ini diperuntukan untuk KPM BST, Program Keluarga Harapan (PKH), dan ada susulan lagi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pendistribusiannya melalui beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog dengan transporter via Kantor Pos. Posisi saat ini beras sudah berada di Gudang Bulog 15 kabupaten/kota. 

"Tinggal Kantor Pos mendiatribusikan dari Gudang Bulog kepada KPM. Sementara untuk di Bandar Lampung, rencananya akan door to door, tidak boleh ada pergerakan massa," katanya.

Sedangkan program bantuan pemerintah daerah diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bantuan ini sudah diinstruksikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui surat bernomor: 500.0630/V.07/2021 kepada Bupati/Walikota se-Lampung untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

"Pada saat menyerahkan bantuan kepada masyarakat harus disertai sosialisasi regulasi pemerintah protokol kesehatan (Prokes) covid-19," katanya.

Pemprov Lampung melalui TP PKK Provinsi Lampung dan sebagainya sudah dari dulu mencanangkan Program SIGER yang sumber anggarannya dari APBD. Asswarodi mengatakan provinsi memiliki tugas untuk menyantuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.

"Kemudian kita juga sedang membahas bantuan sosial lainnya untuk masyarakat," katanya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Wilayah II, Slamet Riadi menyebut, bansos PKH menyasar 450.315 KPM dan BST sebanyak 226.473 KPM. Total mencapai 676.788 KPM dan jumlah beras 6.767.888 kg.

"Data tersebut turun bertahap dari Kemensos RI. KPM PKH yang belum turun datanya mohon untuk bersabar," katanya. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar