#beritalampung#beritalampungterkini#pad#pajak#pajakdaerah#retribusi

BPPRD Lamteng Optimistis Realisasi PAD Tercapai Tepat Waktu

( kata)
BPPRD Lamteng Optimistis Realisasi PAD Tercapai Tepat Waktu
Kantor BPPRD Lampung Tengah. Lampost.co/Raeza Handanny Agustira


Gunungsugih (Lampost.co) -- Pendapatan asli daerah (PAD) Lampung Tengah pada APBD murni 2022 adalah Rp221 miliar lebih. Pajak daerah dibebankan Rp99 miliar lebih dan retribusi daerah Rp12 miliar lebih.

Berdasar data BPPRD Lamteng hingga September 2022 PAD terealisasi Rp134 miliar lebih. Untuk pajak daerah terealisasi Rp92 miliar lebih dan retribusi daerah mencapai Rp5 miliar lebih.

Baca juga: Empat Objek Pajak di Lambar Belum Bayar PBB-P2 hingga Batas Akhir Penyetoran 

"Untuk capaian relaisasi keseluruhan PAD per September 2022 mencapai 60,79 persen. Untuk pajak daerah mencapai 93,84 persen dan retribusi daerah 49,61 persen," kata Kabid Pengembangan Pengelolaan Data dan Pelaporan BPPRD Lamteng, Syahuliati, Rabu, 2 November 2022.

Dia menerangkan pada APBD perubahan terdapat penambahan target PAD dari pajak daerah 18 persen atau Rp17 miliar lebih. Sebelumnya target Rp99 miliar kini menjadi Rp116 miliar. Untuk pajak daerah terdiri dari pajak hotel, rumah makan, hiburan dan parkir, reklame, penerangan jalan, air bawah tanah serta minerba, PBB, dan BPHTB. Sedangkan untuk retribusi daerah terdiri dari retribusi perizinan tertentu, jasa umum, dan jasa usaha.

"Insyaallah target dapat selesai tepat waktu, kami optimistis. Posisi sekarang sudah mencapai 88,71 persen dari target APBD perubahan. Jika melihat trennya rata-rata sudah di atas 80 persen, bahkan untuk PBB sudah mencapai 98,14 persen," ujarnya.

BPPRD Lamteng mengaku wajib pajak yang enggak membayarkan pajaknya tepat waktu menjadi kendala dalam mencapai target. Selain itu, sarana dan prasaranan penunjang juga perlu ditambah.

"Untuk kendala, sebenarnya wajib pajak harus terus kita beri edukasi supaya bisa membayar tepat waktu. Sementara sudah ada metode pembayaran digital, jadi bisa lebih mudah, tinggal kesadaran wajib pajak untuk membayar sendiri. Itu juga untuk meminimalisasi tidak disetorkannya uang pajak oleh oknum. Kami juga masih kurang sarana operasional kendaraan untuk petugas ke lapangan. Karena saat ini sudah serbadigital, kalau bisa alat kita ini mendukung, sejauh ini sudah support tapi masih kurang," katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar