#lamsel#spptpbbp2

BPPRD Lamsel Verifikasi SPPT PBB-P2 Bermasalah

( kata)
BPPRD Lamsel Verifikasi SPPT PBB-P2 Bermasalah
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Kalianda (Lampost.co) -- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan akan menarik surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (SPPT PBB-P2) dan akan memverifikasi yang bermasalah. Kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat pendataan ulang ada objek pajak yang sudah ada, didaftarkan kembali.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pengelola PBB-P2 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) BPPRD Lamsel Sastra Putra Jaya di ruang kerjanya, Senin, 16 Desember 2019.

Menurut Sastra, kemungkinan terjadinya SPPT PBB-P2 ganda pada saat pendataan ulang ada objek pajak yang sudah ada, namun didaftarkan ulang kembali. Selain itu, ada objek tanah warga yang kini telah menjadi Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) masih terdaftar pada sistem.

"Jadi ada kemungkinan masalah SPPT PBB-P2 ganda bukan hanya di satu kecamatan saja. Tapi, bisa tersebar di seluruh kecamatan di Lampung Selatan," katanya.

Meskipun demikian, ujar Sastra, untuk memverfikasi data objek pajak membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Saya tidak menyalahkan pekerjaan yang lama. Tapi, bagaimana saya bisa mencari solusinya. Sebab, sekarang jadi tanggung jawab saya yang belum lama menjabat sebagai kabid PBB-P2 dan BPHTB," katanya.

Sebelumnya diberitakan Lampost.co, ribuan lembar SPPT PBB-P2 di Kecamatan Palas, bermasalah. Sebab, dalam SPPT PBB-P2 tersebut terdapat kesalahan data dan ganda.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, ribuan SPPT PBB-P2 yang bermasalah itu memiliki nominal tagihan Rp84,0 juta dari ketetapan pokok Rp991,8 juta.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar