#PEKERJAMIGRAN#BERITALAMPUNG

BPPMI Pastikan Data Pekerja Migran Lampung Terintegrasi

( kata)
BPPMI Pastikan Data Pekerja Migran Lampung Terintegrasi
Jajaran UPT BP2MI Wilayah Lampung melakukan tata kelola perlindungan pekerja mingran indonesia (PMI) asal Provinsi Lampung bersama Disdukcapil Provinsi Lampung -- Dok BPPMI


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BPPMI) Wilayah Lampung bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung melakukan tata kelola perlindungan pekerja mingran indonesia (PMI) asal Provinsi Lampung. Hal tersebut guna memastikan data pekerja migran bisa terintegrasi dengan baik.

Kepala UPT BPPMI Lampung, Ahmad Salabi mengatakan, pihaknya bersama Disdukcapil dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan tata kelola perlindungan PMI dan memastikan dokumen kependudukan persyaratan keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia sudah aman.

"Kami membahas tentang kasus-kasus PMI terkait data kependudukannya seperti adanya dokumen ganda, pemalsuan umur, dan dokumen palsu," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Mei 2021.

Ia mengatakan BPPMI merupakan instansi pemerintah yang memiliki sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pendataan Calon PMI pada Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sharing data kependudukan.

Pihak Disdukcapil memberikan informasi terkait proses perekaman KTP elektronik (KTP-el) yang kini menggunakan data tunggal sehingga apabila telah terbit fisik KTP elektronik, maka warga negara tidak lagi dapat memiliki data ganda pada data kependudukannya. Apabila ada warga negara yang memiliki data ganda, otomatis, hanya ada satu data NIK yang aktif.

Salabi juga menjelaskan pemalsuan oleh oknum atau sindikat, dapat berupa memalsukan laminasi pada KTP dengan kartu milik orang lain. Sehingga perlu bagi para instansi pengguna SIAK memiliki alat baca kartu untuk mengetahui kesesuaian data pada chip KTP-el dengan data yang tertera secara fisik.

"Selama ini, registrasi ID Calon PMI dilakukan di Disnaker Kabupaten/Kota sesuai domisili CPMI. Registrasi ID CPMI menggunakan basis data kependudukan," ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Achmad Saifullah, menjelaskan, surat keterangan (Suket) tidak dapat diberlakukan. Suket bukanlah dokumen kependudukan, melainkan dokumen persyaratan untuk memperoleh dokumen kependudukan. Sehingga penggunaan Suket hanya dengan tujuan tertentu saja dan dengan masa berlaku yang terbatas (biasanya untuk Pilkada karena pemilih pemuda belum memiliki KTP-el).

"Kini pengurusan dokumen kependudukan harus dipermudah. Warga negara tidak perlu melalui RT, RW, desa. Langsung datang ke unit layanan Disdukcapil masing-masing kabupaten/kota setempat dan pelayanan gratis tidak dipungut biaya," katanya.

Dokumen yang dapat dijadikan acuan adalah KTP elektronik fisik, dengan pembacaan melalui alat baca kartu, maka data yang valid akan terlihat apabila sesuai. Pada format baru kartu keluarga (KK), warga yang menikah belum tercatat dapat ditampilkan status pernikahannya di KK. Jika ada PMI yang akan mengajukan klaim Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) dengan ahli waris suami/istri dalam KK dengan status menikah belum tercatat, maka perlu dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan yang formatnya tersedia dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. 


 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar