#bpn#sertifikattanah#beritalampung

BPN Diduga Melakukan Kebohongan Publik Terkait Surat Tanah di Waydadi

( kata)
BPN Diduga Melakukan Kebohongan Publik Terkait Surat Tanah di Waydadi
Tim penasehat hukum Bambang Handoko. Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Tim Penasihat Hukum Bambang Handoko dan Yusron menduga Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung melakukan pembohongan publik terkait diterbitkannya surat Sertifikat Hak Milik (SHM) kliennya dengan Nomor 10459/S.I.

"Kami kuasa hukum dari para penggarap yang ada di lokasi Waydadi salah satunya atas nama Suradi. Kita mempertanyakan sertifikat penetapan yang dikeluarkan oleh Kantor BPN atas nama Sri Sumarni," kata Bambang, Selasa, 30 Juni 2020.

Dia melanjutkan keluarnya sertifikat itu setelah pihaknya mengajukan surat keberatan kepada BPN untuk membuktikan terkait sahnya lahan milik kliennya. Sebab, lahan garapan atas nama Suradi tersebut telah berbeda objek dan belum masuk dalam proses hukum sama sekali.

"Tiba-tiba Kantor BPN mengeluarkan surat yang menyatakan ada dua sertifikat yang dikeluarkannya. Kami lihat ada keganjilan dalam surat itu," ujarnya.

Menurutnya, ada dua sertifikat yang dimunculkan dengan nomor 10933/SI atas nama Tuti Ratnasari yang masih dalam proses hukum dan sertifikat atas nama Sri yang dikeluarkan pada 22 April 2020. Namun, surat baru itu belum memiliki kekuatan hukum. Dengan itu, pihaknya mempertanyakan sertifikat yang dikeluarkan BPN itu.

Untuk itu, pihaknya juga akan memberi somasi keras BPN dan instansi terkait agar dapat mencabut surat tersebut. "Kalau tidak disomasi akan jadi residen buruk dari proses kejelasan status hukum tanah Waydadi itu sendiri," ujar dia.

Dia menilai surat itu mengabaikan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik karena tidak sesuai hukum. Sebab, melakukan penyesatan informasi. 

"Kami akan melaporkan ini ke pihak kepolisian karena masuk unsur pembohongan publik," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar