#Korupsi#koni#beritalampung

BPKP Lampung Tunggu Kelengkapan Laporan Terkait Dana Hibah KONI

( kata)
BPKP Lampung Tunggu Kelengkapan Laporan Terkait Dana Hibah KONI
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung. Lampost.co/ Atika


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung menunggu kelengkapan laporan terkait dana hibah Komite Nasional Olaharaga Indonesia (KONI) Lampung yang akan diserahkan ke kejaksaan tinggi Lampung.

"Terkait dana hibah KONI 2020, untuk masuk kedalam pemeriksaan belum bisa diserahkan ke kejaksaan, karena data yang diberikan oleh penyidik kejaksaan tinggi Lampung ke BPKP belum cukup untuk kami lakukan penyusunan laporan," kata Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Sumitro, Senin, 25 Juli 2022.

Sehingga hingga saat ini pihaknya lakukan komunikasi serta koordinasi secara masif, untuk dapat mendapatkam hasil yang terbaik agar kasus KONI tahun 2020 dapat ditangani dengan baik.

Baca Juga : Kejati Tunggu Hasil Audit Dugaan Korupsi KONI

"BPKP memang merupakan salah satu lembaga yang bisa diminta oleh aparat penegak hukum untuk memberikan audit terhadap jumlah kerugian keuangan negara," jelas dia.

Menurutnya, aparat penegak hukum, kejaksaan maupun kepolisian ada dua tahap penting selain tahap awalnya adalah pengumpulan data kemudian ada penyelidikan karenan biasanya sama dengan pendidikan.

"Hanya penyelidikan itu terhadap tiga hal yang diminta oleh UU nomor 31 tahun 1999, masih belum jelas apakah ada penyimpangan perundang-undangan, apakah ada pihak yang di untungkan, apakah ada kerugian negara itu belum jelas karena data belum dipedang seluruhnya," ujar dia.

Ia mengatakan kasus KONI menurut penyidik kejaksaan tinggi Lampung sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, dimana menurut penyidik sudah ada penyimpangan.

"Sudah ada pihak yang diuntungkan dan bertanggung jawab dan sudah ada kerugian keuangan negara hanya berapa jumlah kerugian keuangan negara belum jelas, sehingga kejaksaan minta BPKP untuk menghitung," kata dia.

Ia memaparkan pada 11 April 2022 kejaksaan tinggi sudah bersurat kepada BPKP untuk dilakukan pengawasan. Lalu, pada 27 April BPKP menjawab surat dari kejaksaan tinggi untuk meminta ekspos dan 12 Mei sudah ekspos dengan data yang sangat terbatas.

"Yang namanya hibah uang daerah kepada lembaga itu sudah jelas ada anggaran apa tidak, apakah yang diminta oleh peminta hibah dipenuhi semua, kalau dipenuhi maka harus sesuai dengan tor yang disusun," katanya.

Pihaknya saat ini tengah lakukan verifikasi butki dan perlu konfirmasi dan penjelasan sehingga memastikan dan mencari bukti yang valid, harus pakai beberapa alternatif yang saling mendukung.

"Sekarang sedang komunikasi yang terbaik agar data yang diperlukan oleh BPKP dan tim penyidik dapat segera di peroleh sebagai bahan penyusun laporan Audit dan bagi penyidik menuangkan berita acara pemeriksaan kepada para pihak dan sedang berjalan," katanya.

Dian Wahyu K






Berita Terkait



Komentar