#bpk#pemkabmesuji#anggarantidakbisadipertanggungjawabkan

BPK Temukan 7 Kegiatan di Pemkab Mesuji yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan 

( kata)
BPK Temukan 7 Kegiatan di Pemkab Mesuji yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan 
Ilustrasi.Dok.Lampost.co

Mesuji (Lampost.co) -- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kepatuhan tahun anggaran 2019 Mesuji menemukan tujuh kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nilai ketujuh kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut mencapai Rp2,8 miliar.

Ketujuh temuan tersebut, yakni honorarium yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp177 juta; belanja BBM, gas, dan pelumas pada Sekretarian Daerah senilai Rp134 juta; dan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Rp35 ,94 juta. Kemudian penggunaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis senilai Rp45 juta; pembangunan gedung kantor dan alun-alun Rp645 juta, peningkatan  jalan di Dinas PUPR Rp1,667 miliar; dan bantuan tidak terduga yang digunakan untuk membangun pagar di rumah dinas bupati senilai Rp168 juta.

Ketua DPRD Mesuji, Elfianah menjelaskan ketujuh temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh eksekutif. "Beberapa hari lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan eksekutif. Mereka diberi waktu 60 hari ke depan untuk mengembalikan kerugian negara itu," ujarnya kepada Lampost.co, Senin, 27 Juli 2020. 

Mesuji dua tahun berturut-turut mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK, yakni pada 2018 dan 2019 lalu. 

Di sisi lain, Kepala BKAD Mesuji, Olpin Putra menjelaskan jika predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) maupun WDP, kedua-duanya pasti ada catatan yang mesti ditindaklanjuti. "Tentang pengembalian yang sifatnya materi, itu diberi waktu 60 hari ke depan dan masih ada waktu 30 hari lagi," ujarnya. 

Dia menyatakan pengembalian ada yang bentuknya administrasi dan materi, contohnya dana honorarium yang berlebihan. 

"Terkait temuan di rumah dinas bupati, pembangunan pagar dengan anggaran dari  belanja tidak terduga di BPBD. Sebab, perjanjian surat-menyurat sewa rumah dinas untuk bupati ada pasal di dalamnya jika ada kerusakan, perbaikan dilakukan pemilik rumah, disitulah temuan BPK," katanya. 

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar