#bpk#beritanasional

BPK RI Usulkan Public Service Index ke Pemerintah

( kata)
BPK RI Usulkan <i>Public Service Index</i> ke Pemerintah
Gedung BPK RI.

Surabaya (Lampost.co): Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, mengusulkan Public Service Index (PSI) sebagai indikator ekonomi. PSI dianggap bisa mengukur kesejahteraan masyarakat dan tumbuh kembangnya pemerintah daerah.

"Sejatinya tujuan pembangunan itu sebagaimana amanah undang-undang, adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya," kata Azhar, sapaan akrabnya, dalam Dialog Publik Pengukuhan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) periode 2020 -2024, di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Sabtu, 1 Februari 2020.

Azhar menilai Jatim mempunyai banyak potensi yang dapat digali untuk mensejahterakan masyarakat, mengingat Jatim merupakan wilayah sangat luas terdiri dari 38 kabupaten/kota. Apalagi pemerintah daerah (Pemda) punya otonomi dan kewenangan, bagaimana memproyeksikan renstra pembangunannya untuk tujuan kemakmuran rakyat.

"Suatu daerah dapat diukur bagaimana tingkat kesejahteraannya dengan melihat beberapa indikator yaitu bagaimana indeks pembangunan manusia (IPM), bagaimana PDRB, tingkat pengangguran, indikator kemiskinan dan gini ratio, juga pentingnya bagaimana indeks Publik Survice," katanya.

Untuk Jatim, Azhar menilai masyarakatnya belum bisa dikatakan sejahtera, karena tingkat IPM-nya masih rendah. Padahal, tingkat pertumbuhan ekonomi Jatim sudah mencapai 5,7 persen.

"IPM Jatim saat ini masih dibawah IPM nasional, bahkan provinsi tetangga yaitu Jawa tengah dan Jawa barat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Azhar, pemerintah perlu menambah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyatnya, yaitu PSI. Yakni bagaimana pelayanan publik itu dilakukan, berapa waktu pelayanan pubik, kemudahan dan kecepatan seperti apa masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), KTP, SIM dan perizinan yang lain.

"Indikator ini (PSI), belum dilakukan di negara kita dan pemerintah daerah. Public survice sebagai walfare index atau indeks kesejahteraan dapat menjadi ukuran, apakah pemerintah dan pemerintah daerah benar-benar mengalokasikan anggaran buat pelayanan publik, yang punya dampak secara langsung bagi peningkatan kemakmuran rakyat," katanya Guru Besar dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.

Mustinya, kata Azhar, pemerintahan saat ini dibandingkan dengan awal reformasi dengan peningkatan anggaran, naik 900 persen atau berbanding dengan penurunan tingkat kemiskinan. Tapi saat ini peningkatan dan alokasi anggaran yang meningkat, belum berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan IPM kita.

"Ini harus serius menjadi kajian dan perhatian kita, bahwa alokasi angaran negara harus berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya," ujar Azhar.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar