#jaminansosial#bpjstk#bpjsketenagakerjaan#kementerianatr

BPJSTK Lindungi 17 Ribu Honorer Kementerian ATR/BPN

( kata)
BPJSTK Lindungi 17 Ribu Honorer Kementerian ATR/BPN
Foto: Dok/BPJSTK


JAKARTA (Lampost.co) -- BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan kepesertaannya di Indonesia terutama pegawai pemerintahan non-ASN. Melalui penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN), BPJS Ketenagakerjaan akan melindungi pekerja non-ASN di lingkungan Kementrian ATR/BPN untuk seluruh Indonesia.

Prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilangsungkan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan (27/3/2019) oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto.

Perjanjian kerja sama tersebut merupakan buah dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja dalam lingkungan pemerintahan yang belum tergolong dalam Aparatur Sipil Negara (ASN). Butir kesepakatan utama kedua belah pihak ini berisikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai pemerintahan non-ASN dalam jajaran Kementerian ATR/BPN yang ada diseluruh Indonesia untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan komitmen jalinan kerja sama tersebut merupakan tanggungjawab pihaknya bersama Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerjanya, jumlah pegawai pemerintahan non-ASN ini tercatat sebanyak 17.000 pekerja yang ditugaskan di seluruh kantor Kementerian ATR/BPN di Indonesia.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto yang menyatakan untuk tahun ini dengan potensi 17.000 pekerja se-Indonesia nantinya bahkan lebih besar lagi jumlahnya karena bisa melibatkan pihak lain yang menjadi mitra seperti juru ukur swasta akan diimbau untuk ikut dalam perlindungan jaminan sosial BPJSTK. Ditambah lagi dengan penambahan-penambahan pegawai non-ASN ini nantinya dalam program reforma agraria yang berdampak pada penambahan peserta yang akan ikut dalam program BPJSTK.

"Selama ini kita hanya memberikan perlindungan BPJS Kesehatan saja dan kami menyadari para pekerja baik itu non-ASN merupakan stakeholder kami dalam menjalani aktifitas operasional baik di lapangan maupun administrasi di kantor yang jumlahnya juga lebih banyak lagi," ujar Himawan.

Nantinya proses kepesertaan tersebut, lanjut dia, akan dilakukan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pluit setiap bulannya, dan proses sosialisasi manfaat perlindungan yg diberikan kepada pegawai non-ASN ini pula akan dilaksanakan oleh kantor cabang yang sama. “Perjanjian kerja sama ini akan berjalan hingga setahun kedepan dengan memaksimalkan fungsi anggaran untuk kepesertaan selanjutnya hingga berkesinambungan karena manfaat ini tentu akan dirasakan oleh para pekerja," terang Agus.

 

Rilis







Berita Terkait



Komentar