#jaminansosial#bpjstk#bpjsketenagakerjaan#sosialisasi

BPJSTK-Disnakertrans Tingkatkan Sinergisitas Awasi Kepatuhan Peserta

( kata)
BPJSTK-Disnakertrans Tingkatkan Sinergisitas Awasi Kepatuhan Peserta
Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJSTK Sumbagsel Masri (kanan) menyerahkan cinderamata ke Koordinator Pegawai Pengawas Disnakertrans Lampung Kennedy, didampingi Kepala BPJSTK Bandar Lampung Heri Subroto. Foto: Dok


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Lampung, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaksanakan koordinasi dengan Pegawai Pengawas pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans) Provinsi Lampung di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Kamis, 12 September 2019.

Dalam acara tersebut juga dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas bersama BPJS Ketenagakerjaan dengan Pegawai Pengawas pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung.

Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Masri, mengatakan di wilayah Lampung masih banyak perusahaan yang belum patuh dan masyarakat pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, diperlukan sinergisitas dan kerja sama yang baik dengan Disnakertrans untuk memenuhi hak masyarakat pekerja agar terlindungi jaminan sosialnya sesuai aturan perundang-undangan.

"Pada kegiatan ini juga kami bersama Pegawai Pengawas Disnakertrans menyusun rencana kerja kedepan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan sebagai peserta," kata Masri disela kegiatan.

Menurutnya, dengan adanya pengawasan dan penyidikan dari Disnakertrans, maka dapat diketahui perusahaan mana saja yang membandel. "Disitu kita kaji, apakah perlu pembinaan bersama atau kunjungan perusahan yang terindikasi belum melaksanakan regulasi yang ada, kemudian kita bina. Selanjutnya jika tetap membandel, akan ada peringatan hingga penjatuhan sanksi kepada mereka yang tidak taat," ujarnya.

Masri menjelaskan, di Lampung masih ada 63 masyarakat pekerja yang belum masuk menjadi peserta atau terlindungi program sosial BPJS Ketenagakerjaan. "Masih banyak regulasi yang belum dilaksanakan oleh perusahaan. Di Lampung baru tercover 37,63 persen. Artinya masih banyak pekerja yang harus dilindungi," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Pegawai Pengawas Disnakertrans Provinsi Lampung Kennedy mengatakan sebagai pengawas yang bertujuan untuk menyejahterakan tenaga kerja, pihaknya ingin meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.

"Dari pengawasan kami, masih banyak perusahaan di Lampung yang membandel. Mulai dari mendaftarkan sebagian jumlah pekerja, melaporkan upah tidak sesuai dengan yang diterima, menunggak iuran, dan juga hanya mendaftarkan sebagian program," kata Kennedy.

Dia mengatakan setiap perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerjanya. "Jika belum, maka akan kita beri peringatan agar kewajiban harus dipenuhi," kata dia.

Dia menegaskan, tindakan tegas akan dilakukan yaitu dengan memberikan sanksi adminsitrasi bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, hingga sanksi pencabutan layanan publik. "Jadi perusahaan yang bandel tidak bisa lagi mendapatkan layanan publik, seperti kepengurusan perpanjangan izin usaha, dan lain sebagainya. Itu untuk efek jera mereka," kata dia.

Hal itu dilakukan oleh pihaknya, lanjut dia, dengan mengeluarkan rekomendasi dan laporan ke dinas terkait perizinan usaha dan lainnya. "Kita punya 41 pengawas untuk melakukan pengawasan sekitar 7.200 perusahaan yang ada di Lampung," kata dia.

Lampost.co







Berita Terkait



Komentar