#jaminansosial#bpjsketenagakerjaan#bpjstk#beritalampung

BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Lebih Berhak Kelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ASN

( kata)
BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Lebih Berhak Kelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ASN
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Images

JAKARTA (Lampost.co)--Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pemerintah segera menyusun peta jalan atau roadmap, khusus yang mengatur pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pekerja non-ASN.

Roadmap tersebut dinilai cukup mendesak untuk mengakhiri dualisme pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ASN, PPPK, dan pekerja non-ASN yang saat ini masih terpecah antara Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjan dan PT Taspen (Persero).

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menegaskan sejak awal posisi DPR tetap mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga Peraturan Pemerintah (PP) yang terbit belakangan seharusnya patuh terhadap isi undang-undang tersebut.

"Kalau menurut saya ini karena pemerintah belum melebur badan-badan yang lain, sehingga semua masih berebut kepesertaan. Tentu dalam konteks ini kita melihat UU yang berlaku, itu menyatakan BPJS Ketenagakerjaan yang berhak. Kalau PP itu kan di bawah UU. Kemungkinan besar nanti kita akan pertanyakan apa pasalnya dan bagaimana argumen pemerintah," kata Dede Yusuf saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Senada dengan Dede, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pemberi kerja Soeprayitno mengatakan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS tersebut, PT Taspen memang tidak termasuk badan yang menyelenggarakan jaminan sosial. Sehingga yang berhak untuk menyelenggarakan jaminan sosial berupa jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi ASN dan non-ASN adalah BPJS Ketenagakerjaan.

“Harusnya aturan yang diterbitkan diselaraskan dengan UU yang ada yakni UU SJSN dan UU BPJS. Jika Taspen ingin menyelenggarakan Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja, perlu mengamandemen UU BPJS,” ujar Soeprayitno.

Baca juga:

DJSN: Pengelolaan Jaminan Sosial ASN Harus Dikelola BPJS Ketenagakerjaan

BPJSTK Berikan Pelayanan Optimal dan Kepastian Manfaat

PP 49 2018 Tegaskan Tugas BPJS untuk Melindungi Pekerja Non-ASN

Dia menyarankan agar tidak terjadi polemik antara Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, seyogianya dua institusi ini bisa berdialog untuk menemukan solusi terhadap jaminan sosial bagi ASN dan non-ASN. Pasalnya, jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah komprehensif ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
“UU BPJS harus jadi acuan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Harus diselaraskan aturannya. Kalau tidak mau ya undang-undangnya direvisi atau dikeluarkan perppu,” tegasnya.

Sementara itu, koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai seharusnya tidak ada lagi polemik terkait pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, karena jika mengacu kepada UU SJSN, seharusnya pelaksanaan jaminan sosial PPPK dan honorer harus kelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, lanjut Timboel, PT Taspen sendiri bukan lembaga nirlaba seperti prinsip SJSN yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dimana BPJS memastikan dengan iuran yang tidak memberatkan dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan peserta, termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan untuk mencari keuntungan.

Dari segi manfaat yang didapatkan oleh peserta, Timboel juga menilai pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan ASN lebih tepat dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. "BPJS Ketenagakerjaan menjalankan prinsip gotong royong. Mereka mampu memberikan pelayanan lebih. Potensi peningkatan manfaat lebih banyak. Dibandingkan segmented. Lagi pula kenapa JKM dan JKK harus dipisah-pisah," kata Timboel.

Rilis*

Berita Terkait

Komentar