#bpjs#kesehatan#nonaktif#mesuji#beritalampung

BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Sakit Warga Bayar Sendiri

( kata)
BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Sakit Warga Bayar Sendiri
Kantor Dinas Sosial Mesuji dinilai lambat mendata ulang peserta BPJS kesehatan setempat. (Foto:Lampost/Juan S)

MESUJI (Lampost.co)--Warga kurang mampu di Kabupaten Mesuji, mengeluhkan pelayanan BPJS kesehatan setempat. Pasalnya, kartu BPJS warga Mesuji yang dibayarkan pemda setempat dinonaktifkan sejak Januari 2019. Akibatnya, warga yang sakit, harus bayar sendiri biaya berobat ke pusat pelayanan kesehatan. 

Jumlah kartu BPJS kesehatan yang di nonaktifkan berjumlah 33 ribu kartu. Atau terdapat 33 ribu orang tidak mampu, yang harus membayar sendiri saat berobat ke fasilitas kesehatan.

Herman (50), warga Simpangpematang, juga harus pulang dengan kecewa. Saat mengurus keluarganya sakit dan ingin mengurus BPJS Kesehatan. Dari pihak pemerintah desa, setelah mendapat surat keterangan Miskin, ia diarahkan ke Dinas Sosial untuk rekomendasi mendapat kartu BPJS. "Saya ke dinas itu mau urus rekom buat kartu BPJS," ujarnya, Senin (1/4/2019).
Namun sampai di kantor Dinsos, ujar Herman, salah satu staf Dinsos, Aswar, menerangkan jika rekomendasi surat keterangan miskin untuk urus BPJS kesehatan sudah tidak berlaku. 
"Saya mau urus  BPJS kesehatan, tapi kata pak Aswar, surat keterangan miskin dari desa sudah tidak berlaku, saya disuruh urus BPJS Kesehatan langsung ke kantor BPJS kesehatan. Itupun harus menunggu setengah bulan, baru bisa digunakan," terangnya. Karena harus menunggu dua minggu dan langsung ke kantor BPJS, akhirnya Herman pulang. 

Lain lagi Mbah Sugi (77). Karena sakit mendadak, mengalami sesak nafas, ia harus rawat inap di puskes. Saat di cek ternyata kartu BPJS kesehatan miliknya nonaktif.  Sayangnya tidak ada pemberitahuan dari pihak pemda terkait nonaktifnya kartu BPJS kesehatan miliknya. Akhirnya ia harus membayar Rp900 ribu/semalam. "Ya, saya tidak tahu, kok kartu BPJS saya tidak aktif," ujarnya.

Terkait hal itu, Plt. Bupati Mesuji, H. Saply TH, segera memanggil Dinsos setempat. Ia mengatakan jika sudah lama pihaknya memerintahkan Dinsos untuk segera mendata ulang semua nama-nama peserta BPJS kesehatan yang di biayai Pemkab Mesuji. 
Mengenai warga yang tidak mampu dan belum tercover, Saply mengatakan pihaknya sudah menyiapkan skema khusus agar warga miskin tetap bisa di cover BPJS meski belum terdaftar sebelumnya. "Jadi tidak benar itu, kalau warga kita yang memang benar-benar tidak mampu, lalu sakit tidak tercover. Tetap kita bantu, tetap bisa, tutupnya.

Kepala Kantor Ranting BPJS Kesehatan Mesuji, Budi, mengatakan jika kartu BPJS yang siap cetak 15.000 kartu. 
Ia menjelaskan penonaktifan oleh pemda itu sejak Desember 2018. "Kami perjanjian kerja sama (pks) lagi pada Februari 2019. Jadi dua bulan kosong. Sedangkan data yang dikirim dinsos baru masuk 500 orang pada Februari. Lalu bertambah lagi di Maret sekitar 15 ribu orang. Untuk April ini belum ada info dari cabang, berapa yang tambah. Kalau untuk kuota ya 33 ribu peserta," ujarnya.

Juan Santoso



Berita Terkait



Komentar