#BPJS#pembatalan

BPJS Kesehatan Belum Terima Salinan Putusan MA

( kata)
BPJS Kesehatan Belum Terima Salinan Putusan MA
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) --  Kepala BPJS Bandar Lampung, Fakhriza mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019 itu. Bahwa Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS.

"Untuk statement lengkap saya belum bisa jelaskan, nanti kalau sudah ada arahan dari pusat akan kami kabari," kata dia kepada Lampost.co, Senin, 9 Maret 2020.

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan.

"Sesuai dengan arahan dari BPJS pusat, apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya, BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Berita Terkait: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ia juga menjelaskan, BPJS akan terus mengikuti semua keputusan dari pemerintah. “Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” ujar dia.

Sebelumnya, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019, dimana berdasarkan Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019, kenaikan iuran BPJS secara rinci menjadi:

Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000

Kelas II dari rp 51.000 menjadi Rp 110.000

Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000

Kenaikan tersebut juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari Rp23.000 per bulan menjadi Rp42.000.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar