#bpjamsostek#jaminansosial#bpjsketenagakerjaan#ekbis

BPJamsostek Siapkan Formulasi Khusus Tingkatkan Manfaat Lebih Bagi PMI

( kata)
BPJamsostek Siapkan Formulasi Khusus Tingkatkan Manfaat Lebih Bagi PMI
Penyerahan santunan kepada 10 mantan PMI yang berasal dari Lampung di kantor BP3TKI Lampung, 21 Januari 2020.

Bandar Lampung (Lampost.co): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan memberikan hak jaminan sosial pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu wujudkan dengan memberikan santunan kepada 10 mantan PMI yang berasal dari Lampung di kantor BP3TKI Lampung, 21 Januari 2020.

Kesepuluh mantan PMI tersebut diantaranya Yudianto mendapatkan jaminan kematian (JKM) yang diserahkan kepada ahli waris Rp86,2 juta, serta beasiswa anaknya yang kini masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 4 hingga ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya Kurnia diberikan penggantian biaya pemulangan Rp1.513.489. 

Kemudian biaya santunan gagal penempatan bekerja di luar negeri kepada delapan orang diantaranya Yulia Hermawati, Surati, Apriyanti Kartini Putri, Binti Amanah Sutanto, Sinta Dewi, Munah, Reni Septiana, dan Eky Liawati masing-masing sebesar Rp7,5 juta.

Eky Liawati warga Lampung Utara dan Sinta Dewi warga Lampung Timur mengatakan santunan gagal penempatan bekerja ke luar negeri saat berguna bagi mereka. Mereka yang sempat mengalami perlakuan tidak manusiawi selama masa penampungan. Mereka mengaku dikekang dengan pembatasan akses komunikasi baik lingkungan sekitar maupun keluarga.

"Di penampungan kami di kurung dalam ruangan terkunci dengan keadaan jendela di teralis besi. Kami akhirnya bersatu dengan teman-teman di penampungan dan alhamdulillah kami bisa keluar dan mencari bantuan lewat Konsulat Jenderal yang ada di Johor Baru, Malaysia," kata Eky.

Menanggapi hal itu, Direktur Pelayanan BPJamsostek Krishna Syarif mengatakan dengan banyaknya risiko yang dihadapi para PMI, maka pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tambahan manfaat jaminan sosial lebih kepada PMI. BPJamsostek akan menyiapkan formulasi khusus untuk perlindungan lebih bagi PMI.

"Supaya perlindungan kepada PMI maupun mantan PMI akan lebih baik. 
Kita juga akan mengvaluasi tentang kegiatan pelayanan kepada pekerja migran apakah sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air juga mendapatkan pelayanan yang baik," ujar Krishna.

Menurutnya masih perlu perbaikan khususnya perlindungan kepada PMI pascakepulangan. Menurutnya Lampung juga sebagai salah satu daerah sebagai lumbung pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, Hongkong, Taiwan ataupun Singapura. 

"Dari waktu ke waktu terus kita evaluasi supaya mereka paham sebelum berangkat bekerja harus memiliki perlindungan sosial. Minimal mereka harus sudah pegang dulu kartu peserta BPJS Ketenagakerjaannya sebelum bekerja," kata dia.

Selain itu, lanjut Krishna, para PMI juga harus tahu call center atau intansi yang harus dihubungi ketika mendapati masalah selama bekerja di luar negeri. "Disinilah fungsi pendampingan dan konsultatifnya harus berjalan," kata dia.

Dia mengatakan akan memberikan formulasi manfaat lebih bagi PMI, salah satunya perlindungan pascakepulangan.

"Kalau saat ini perlindungan kita mengcover periodenya pendek yakni satu bulan. Mungkin kedepan akan kita perpanjangan periode perlindungannya, bukan hanya 1 atau 2 bulan saja, tetapi bisa diperpanjang lagi bulannya," kata dia.

Dia mengatakan perlindungan jaminan sosial kepada pahlawan devisa negara akan benar-benar diberikan dengan manfaat yang dapat benar-benar dirasakan oleh para PMI.

"Kita juga memikirkan bagaimana kita bisa hadir pada saat PMI menderita sakit cukup serius saat berada di negara bekerja. Saat ini hanya negara-negara tertentu saja. Nah, ini kadang-kadang negara penempatan atau majikan tidak memberikan kepeduliannya atau bahkan mereka tidak tercover perlindungan BPJamsostek sampai ditempat," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Lampung Waydinsyah mengatakan masih banyak calon pekerja migran Indonesia di Lampung yang belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya masih banyak menemukan kasus penyaluran PMI illegal dengan menaruhkan beragam risiko yang bisa saja terjadi saat PMI berada di luar negeri.
 

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar