#beritalampung#beritametro

BPJamsostek-Pemkot Metro Berkoordinasi Perluas Cakupan Perlindungan Pekerja

( kata)
BPJamsostek-Pemkot Metro Berkoordinasi Perluas Cakupan Perlindungan Pekerja
Penyerahan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jamsostek kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro. Dok/BPJamsostek


Metro (Lampost.co): Pemerintah Kota Metro bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kota Metro melakukan evaluasi dan koordinasi terkait pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kota Metro. 

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Metro Wahdi, Wakil Wali Kota Metro Qomaru, Sekretaris Kota Metro Bangkit Haryo Utomo, dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Metro Nasution, Gustanto Achmad. 

Pada kesempatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan Kota Metro melakukan silahturahmi kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Kota Metro. Bersamaan itu juga diserahkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jamsostek, sekaligus koordinasi dan percepetan implementasi tentang Inpres tersebut. Dalam pembahasan tersebut BPJS Ketenagakerjaan Kota Metro mengusulkan agar cakupan perlindungan pekerja di Kota Metro bisa lebih luas lagi bagi para pekerja di sektor formal, informal, dan jasa kontruksi. 

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Metro Nasution, Gustanto Achmad berharap untuk para pekerja yang sudah di daftarkan oleh pemerintah Kota Metro agar bisa diikutkan jaminan hari tua (JHT) agar bisa lebih mendapatkan manfaat yang lebih lagi bagi para pekerja di Kota Metro. 

Wali Kota Metro Wahdi menyambut baik percepatan implementasi Inpres tersebut dan meminta jajarannya untuk menindaklanjuti dan menghitung sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga seluruh pekerja yang mendapatkan insentif dari pemerintah daerah dipastikan mendapatkan perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Terutama seperti limnas, guru honorer, guru mengaji ataupun marbot masjid yang akan menjadi prioritas utama. 

Perlu diketahui bahwa Kota Metro saat ini pekerja non-ASN yang sudah terdaftar atau terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sebanyak 3.699 orang pekerja.

Winarko







Berita Terkait



Komentar