#jaminansosial#bpjstk#ekbis#bpjsketenagakerjaan

BPJamsostek-Pemkab Tulangbawang Serahkan Santunan ke Ahli Waris Aparatur Kampung

( kata)
BPJamsostek-Pemkab Tulangbawang Serahkan Santunan ke Ahli Waris Aparatur Kampung
Penyerahan santunan kematian kepada ahli waris aparatur kampung oleh Bupati Tulangbawang Winarti. Foto: BPJS Ketenagakerjaan

MENGGALA (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Tulangbawang bersama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek memberikan santunan jaminan kematian kepada ahli waris aparatur kampung pada saat peringatan upacara Sumpah Pemuda, Senin, 28 Oktober 2019 di Lapangan Pemda Tulangbawang.

Santunan tersebut diberikan langsung oleh Bupati Tulangbawang Winarti dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tulangbawang M Irwan Naser kepada dua orang ahli waris yaitu Sunarti yang merupakan ahli waris dari almarhum bapak Markidi, aparatur Kampung Panca Karsa Purna Jaya, Kecamatan Banjarbaru dan Ruliana ahli waris dari almarhum Effendi seorang aparatur Kampung Tri Tunggaljaya, Kecamatan Banjaragung.

Santunan kematian yang di berikan sebesar Rp24 juta kepada ahli waris sesuai dengan peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat menyatakan pemerintah setempat serius dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada aparatur kampung di wilayah Kabupaten Tulangbawang yang sebagian besar telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Menurut M Irwan Naser selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tulangbawang, dari awal tahun 2019 hingga saat ini telah diberikan santunan kematian kepada 9 aparatur kampung meninggal dunia dan perawatan hingga sembuh bagi aparatur kampung yang mengalami kecelakaan kerja

"Diharapkan dengan keseriusan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada aparatur kampung di Kabupaten Tulangbawang ini, dapat meningkatkan kesadaran seluruh aparatur kampung yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan, karena memang telah dianggarkan di anggaran desa/kampung," ujar M. Irwan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, Yen Dahren menilai dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur kampung, selain mendapat perlindungan jaminan kerja juga memotivasi kepada aparatur kampung untuk lebih meningkatkan pelayanan masyaraklat diwilayah kerjanya masing-masing.

"Pada tahun 2020 target dari kami selaku pembina pemerintah kampung mendorong untuk menganggarkan dalam APBKam masing-masing kampung agar mengikutsertakan seluruh aparatur kampung se-Kabupaten Tuba untuk menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran hanya Rp12 ribu per bulan, aparatur kampung telah terlindungi," kata dia. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan manfaat biaya penanganan kecelakaan kerja unlimited (tak terbatas) selama perawatan atau pengobatan di rumah sakit dan juga santunan kematian minimal Rp24 juta bagi tenaga kerja yang meninggal dunia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar