#beritalampung#beritatubaba

BPJamsostek-Pemkab Tubaba Gelar FGD Pembahasan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

( kata)
BPJamsostek-Pemkab Tubaba Gelar FGD Pembahasan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Foto: Dok/BPJamsostek


Panaragan (Lampost.co): BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah (Lamteng) mengajak Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) untuk melakukan diskusi grup atau FGD dengan agenda pembahasan pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkup Pemkab setempat. Kegiatan berlangsung di ruangan rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tulangbawang Barat, Kamis, 28 Juli 2022.

Adapun peserta pada kegiatan FGD tersebut adalah seluruh kepala OPD yang berada di Pemkab Tubaba. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekkab Tubaba Novriwan Jaya. Pada kesempatan tersebut Novriwan menyampaikan bahwa seluruh tenaga kerja non- ASN (Aparatur Sipil Negara) khususnya tenaga kerja di Pemkab Tubaba telah didaftarkan untuk mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dia menyampaikan kepada seluruh peserta untuk segera melaporkan dan mendaftarkan tenaga kerja non-ASN di seluruh kedinasan atau OPD yang belum terdaftar agar segera didaftarkan supaya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Novriwan juga memberikan arahan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan sinergi dalam penertiban kepada perusahaan skala menengah dan besar yang belum patuh terhadap regulasi tentang jaminan sosial tenaga kerja, serta mengimbau kepada Dinas Peternakan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi manfaat dan pendampingan kepada seluruh peternak di Kabupaten Tubaba agar bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan tersebut Adi Hendarto selaku Kepala BPJamsostek Lampung Tengah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat atas upaya dan dukungannya dalam menyukseskan pelaksanaan Inpres (Instruksi Presiden) No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ia menyampaikan hasil kegiatan Monev (Monitoring dan Evaluasi) dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2021 pada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang non-ASN agar bisa dilakukan perubahan penyususnan anggaran agar seluruh seluruh guru dan tenaga kependidikan yang non-ASN bisa terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan FGD tersebut, seluruh OPD yang hadir meyikapi dengan baik setiap arahan yang telah disampaikan oleh Sekkab Tubaba. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Lukman, menyampaikan bahwa hubungan komunikasi dengan BPJamsostek telah terjalin dengan baik, bahkan BPJamsostek telah menempatkan satu orang petugasnya untuk melakukan sosialisasi dan akuisisi kepada seluruh masyarakat yang hendak mengurus perizinan ataupun memperpanjang izin usaha. 

Novriwan menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah banyak melakukan upaya dengan pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat. “Dapat saya informasikan bahwa BPJamsostek Lampung Tengah ini sudah banyak melakukan penandatangan PKS dan MoU bahkan Peraturan Bupati juga sudah kita buatkan. Dengan adanya semua itu saya rasa sudah cukup jelas bentuk dukungan dan keseriusan kami dalam mensejahterakan seluruh masyarakat pekerja khususnya di Kabupaten Tulangbawang Barat ini. Dan saya rasa itu sudah bisa menjadi dasar yang kuat untuk BPJamsostek kepada seluruh OPD dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten ini,” ujarnya.

Ia juga memaparkan terkait adanya Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang harus dengan segera dilaksanakan. Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan juga bisa berkolaborasi dengan Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat untuk mensukseskan Inpres No. 4 tersebut.

Adi juga menyampaikan bahwa Pemerintahan Kabupaten Tubaba akan berkomitmen dan bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Tubaba. “Kami akan bersinergi dengan Pemkab Tulangbawang Barat dan kami akan memberikan pelayanan terbaik serta edukasi kepada seluruh tenaga kerja baik dari sektor non- ASN, para pekerja formal dan informal, dalam hal ini pekerja rentan seperti petani, peternak dan lain-lain yang meiliki risiko pekerjaan dan risiko sosial ekonomi. Dengan sinergi ini semoga kami BPJS Ketanagkerjaan bersama Pemkab Tulangbawang Barat bisa mendukung implementasi Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui perlindungan para pekerja rentan dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan semoga dengan terlindunginya para pekerja rentan ini upaya Pemkab Tulangbawang Barat dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem bisa terwujud,” tutupnya.

Adi Sunaryo






Berita Terkait



Komentar