#bpjamsostek#jaminansosial#beritalampung#honorer

BPJamsostek Lindungi 229 Pegawai Non-ASN RSUD Pringsewu

( kata)
BPJamsostek Lindungi 229 Pegawai Non-ASN RSUD Pringsewu
Penandatanganan komitmen kerja sama (MoU) penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pegawai non-PNS RSUD Pringsewu. Foto: Dok

Pringsewu (Lampost.co): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah melindungi 229 tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu.

Penandatanganan komitmen kerja sama (MoU) penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pegawai non-PNS tersebut dilakukan oleh Direktur RSUD Pringsewu dr. Teddy didampingi Kasubag Infomedik RSUD Pringsewu Anita Yulvina dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung Widodo didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Pringsewu Imam Haryono Safii.

Direktur RSUD Pringsewu dr. Teddy menyambut baik kerja sama pemberian perlindungan jaminan sosial tersebut. Ia menilai program jaminan kecelakaan kerja dan kematian sangat penting diberikan kepada tenaga kerja agar mendapatkan kepastian perlindungan.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung Widodo berharap dengan terdaftarnya non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di rumah sakit tersebut, menjadi motivasi tenaga kontrak lainnya yang ada di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Pringsewu.

Dia mengungkapkan sampai saat ini seluruh tenaga kontrak/honorer di Puskesmas Kabupaten Pringsewu belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Widodo mengatakan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan mendapat amanah undang-undang untuk menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah meningkatkan manfaat program JKK dan JKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019," kata dia.

Widodo mengatakan JKK selama ini telah hadir dengan manfaat lengkap, diantaranya perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, dan santunan pengganti upah selama tidak bekerja. Kemudian santunan kematian sebesar 48 x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56 x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja atau return to work.

"Peningkatan manfaat JKK diantaranya berupa santunan pengganti upah selama tidak bekerja, nilainya ditingkatkan 100% untuk 12 bulan dari sebelumnya 6 bulan dan seterusnya sebesar 50% hingga sembuh," kata dia.

Selanjutnya biaya transportasi untuk mengangkut korban yang mengalami kecelakaan kerja juga ditingkatkan, untuk angkutan darat dari Rp1 juta menjadi maksimal Rp5 juta, angkutan laut dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan angkutan udara yang semula Rp2,5 juta menjadi Rp10 juta. Bantuan beasiswa juga ditingkatkan cukup signifikan. Jika sebelumnya Rp12 juta untuk satu anak, saat ini maksimal Rp174 juta untuk dua anak, sehingga kenaikannya mencapai 1350%.

“Beasiswa ini diberikan sejak taman kanak-kanak sampai kuliah S1,” ujar Laras, pegawai BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

Dalam PP baru tersebut juga ada manfaat JKK dengan perawatan di rumah alias home care. Peningkatan biaya home care dapat mencapai maksimal Rp20 juta per tahun untuk setiap kasus, dan diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Sedangkan peningkatan manfaat program JKM, jika selama ini yang diterima ahli waris Rp24 juta, saat ini menjadi Rp42 juta. Hal ini tentu sangat membantu meringankan beban pekerja dan keluarga yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan kematian, serta merupakan bukti nyata kehadiran negara untuk memberikan perlindungan bagi pekerja formal dan informal.

 

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar