#beritalampung#bandarlampung

BPJamsostek Bandar Lampung Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Sosial dengan Asosiasi Jasa Kontruksi di Lampung

( kata)
BPJamsostek Bandar Lampung Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Sosial dengan Asosiasi Jasa Kontruksi di Lampung
Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bandar Lampung menggelar rapat koordinasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bidang jasa konstruksi dengan Provinsi Lampung di Novotel, Bandar Lampung, Selasa, 6 April 2020.

Kepala BPJamsostek Bandar Lampung Widodo, yang diwakili Kepala Bidang Kepesertaan Bambang mengatakan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena dalam pertemuan kali ini pihaknya melibatkan beberapa unsur dari asosiasi jasa kontruksi diantaranya DPD Perkindo, DPW PAKKI, DPD HPJI, DPP Inkindo, DPD Intakindo, DPD Pertahkindo, DPD Gapeknas, dan DPD Akbarindo.

"Dengan melibatkan asosiasi jasa kontruksi di Lampung tersebut bertujuan agar pihak asosiasi dapat menyampaikan hasil kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan jaminan sosial ini kepada anggotanya, terkait kewajiban badan usaha atau proyek yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar dia.

Widodo mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong peningkatan sinergisitas dan pemahaman jasa kontruksi terkait aturan program jasa kontruksi dengan BPJamsostek.

"Kita terus lakukan monitoring. Walaupun pembinaan jasa kontruksi tidak mudah, perlu kita lakukan proteksi dan pembinaan secara berkesinambungan agar pengusaha jasa kontruksi paham kebijakan dan regulasinya," kata dia.

Widodo mengatakan dalam rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada rekan-rekan di jasa konstruksi yang ada di Lampung. Selain itu, memberikan informasi bahwa pekerja konstruksi perlu diberikan perlindungan jaminan sosial.

"Mereka juga pekerja walaupun pekerja harian harus memiliki fasilitas jaminan sosial BPJamsostek, dan diharapkan juga kepada para pengembang atau perusahaan pelaksana proyek sebaiknya mereka mendaftarkan proyeknya ke BPJamsostek. Semua usaha di bidang jasa konstruksi yang mempekerjakan baik pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM)," ujarnya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar