#ranperda#perdaperlindunganperempuan#kdrt#kekerasanperempuan

BP2D DPRD Bandar Lampung Bentuk Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan

( kata)
BP2D DPRD Bandar Lampung Bentuk Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan
Ilustrasi. (Foto: Dok/Google Images)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Perempuan.

Diharapkan dengan ranperda tersebut, akan menjamin keselematan para kaun hawa di Kota Tapis Berseri. Hal itu digagas BP2D usai menghadiri rapat Paripura pembentukan Raperda Perlindungan Anak, digedung DPRD Bandar Lampung, Selasa (30/10/2018).

Anggota BP2D DPRD Bandar Lampung, Julius Gultom, mengaku terbentuknya Raperda Perlindungan Perempuan,  sebagai usul inisitif agar potensi kekerasan yang sering kali dialami wanita dapat diminimalisir. "Kita harus melindungi semua masyarakat, tak terkecuali kaum perempuan," ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, berdasarkan temuan BP2D disejumlah pemberitaan media, tindak kriminalitas dan kekerasan yang dialami wanita, masih marak. "Kita tidak boleh mengkucilkan kaun hawa, kita harus tetap memperjuangkan jasa-jasa wanita," kata dia.

Selain itu, tujuan terbentuknya Raperda inisiatif Perlindungan Perempuan, agar perusahaan dapat menambah waktu cuti kaum hawa yang sedang bersalin.

"Misalkan cuti hanya diperbolehkan selama satu pekan, kami meminta agar perusahaan menambah waktu cuti itu, itu bagi perusahaan yang mengkerjakan wanita," kata dia.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung upaya BP2D guna mengangkat drajad dan melindungi kaum wanita.

 

 

Deta Citrawan







Berita Terkait



Komentar