#NUANSA#DIRUMAHAJA#psbb

Bosan di Rumah

( kata)
Bosan di Rumah
Ilustrasi Pixabay.com

Firman Luqmanulhakim

Wartawan Lampung Post

PERMENKES No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan payung hukum bagi pelaksanaan pembatasan sosial.

Masyarakat diminta untuk menjaga interaksi kemasyarakatan yang selama ini ada diminimalisasi agar penularan virus ini dapat dicegah. Namun, imbauan ini kurang direspons masyarakat.

Awal beredarnya maklumat Kapolri pada 19 Maret 2020 soal pembatasan kegiatan di luar rumah cukup dituruti masyarakat. Polisi juga aktif menggelar razia untuk membubarkan kerumunan orang.

Namun, belum sampai sebulan sejak maklumat itu berlaku, masyarakat tampaknya sudah bosan terus-terusan berada di rumah. Titik-titik berkumpul yang biasanya sepi awal maklumat Kapolri diterbitkan saat ini sudah mulai dipadati massa.

Adanya peraturan PSBB yang mewajibkan masyarakat menggunakan masker saat keluar rumah juga tidak dipatuhi masyarakat. Jangankan menggunakan masker, warga saja masih enggan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor.

Sulit untuk mengubah perilaku keseharian masyarakat Indonesia yang gemar nongkrong. Masyarakat Indonesia selama ini tidak punya rekam jejak disiplin yang kuat, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tegas dalam pengambilan keputusan maupun penerapannya.

Aparat kepolisian harus bisa memberikan terapi kejut bagi warga yang membangkang peraturan mengurangi kegiatan di luar rumah. Kalau Anda keluar sekadar berbelanja kebutuhan dapur, beli makanan, atau minuman silakan saja. Tapi, kalau untuk bersosialisasi dan berkumpul, tolong ditahan dulu, Bambang…

Keluar rumahlah saat ada perlunya. Saat Anda bekerja, berusaha, dan lain-lain. Lampung hingga kini belum menerapkan PSBB meskipun sudah dikepung dua daerah zona merah, yakni Palembang dan Jakarta. Jika nantinya akan menerapkan PSBB harus ada ketegasan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga atas pemberlakuan kebijakan ini, yang meskipun masuk dalam kategori tindak pidana ringan, seyogianya diterapkan secara tegas dan adil.

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembatasan itu sinergi dan koordinatif. Hal-hal itulah yang menjadi faktor efektifitas keberhasilan penerapan pemberlakukan karantina wilayah.

Selanjutnya, baik dari unsur pemerintah, Forkopimda, sukarelawan, maupun LSM yang turut serta membantu pelaksanaan kebijakan ini sebaiknya terlebih dulu mempersiapkan mekanisme dan standar operasional, kebutuhan logistik masyarakat sudah tersedia, tim penindakan dan upaya praktis dalam pelaksanaan di lapangan.

Semoga Lampung tidak usah menerapkan PSBB. Saya yakin warga Lampung sudah pintar untuk menekan egonya masing-masing untuk keluar rumah demi kepentingan masyarakat luas.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar