kasuskorupsikasusmeikarta

Bos Lippo Terancam Dijemput Paksa KPK

( kata)
Bos Lippo Terancam Dijemput Paksa KPK
CEO Lippo Group, James Riady. Foto: Medcom.id/Husen

Jakarta (Lampost.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam. Mereka akan menjemput paksa CEO Lippo Group, James Riady, karena terus-terusan tak memenuhi pemeriksaan.

James beberapa kali diagendakan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Dia tak pernah datang. Tanpa keterangan pula.

“Jika tidak hadir tanpa alasan yang patut, tentu sesuai hukum acara dapat dilakukan pemanggilan kembali atau permintaan bantuan pada petugas untuk menghadirkan (jemput paksa),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

Febri mengatakan saat ini tim tengah menyusun agenda pemanggilan ulang kepada James. Bos Lippo Group itu diharap bersikap kooperatif.

James bukan baru kali ini masuk daftar pemeriksaan KPK. Sudah beberapa kali. Bos Lippo Group itu bahkan sempat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Pada persidangan 11 Februari 2019, jaksa KPK sempat membuka rekaman pembicaraan antara Kadiv Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto dengan Bartholomeus. Toto menyampaikan kepada Edy bahwa James dan Billy Sindoro ingin menemui Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

James dan Billy akhirnya memang bertemu Neneng di rumah dinas bupati pada awal Januari 2018. Mereka diduga membahas proyek Meikarta.

James disebut-sebut juga sempat memperlihatkan gambar proyek Meikarta kepada Neneng. Selepas pertemuan, PT Lippo Cikarang mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basement dalam proyek Meikarta.

Permohonan tersebut dilayangkan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. Disinyalir serangkaian suap terjadi dalam proses penerbitan IMB.

KPK telah menjerat sebelas tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Bartholomeus dan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.

Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Medcom



Berita Terkait



Komentar