#BMKG#Tsunami

BMKG Jelaskan Kekeliruan Isu Potensi Tsunami di Jatim

( kata)
BMKG Jelaskan Kekeliruan Isu Potensi Tsunami di Jatim
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meluruskan isu yang beredar terkait prediksi tsunami di Jawa Timur (Jatim). Dia menegaskan BMKG tidak menyatakan prediksi tsunami namun potensi.
 
Dwikorita menyebut hal ini perlu dijelaskan agar masyarakat tidak panik. Jawa Timur berpotensi mengalami gempa dengan kekuatan 8,7 yang diikuti tsunami setinggi 29 meter di sepanjang pesisir pantai selatan.
 
"Indonesia sebagai wilayah yang aktif dan rawan gempa memiliki potensi gempa yang dapat terjadi kapan saja dengan berbagai kekuatan (magnitudo)," ucap Dwi seperti dilansir dari laman bmkg.go.id, Senin, 7 Juni 2021.

Baca: BMKG Prakirakan Kondisi Iklim di Lampung Juni - Agustus Normal

 

Dia menyampaikan sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa dengan tepat dan akurat. Karena itu, tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan berapa kekuatan gempa akan terjadi.
 
"Sehingga BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi prediksi gempa. Berdasarkan hasil kajian dan pemodelan para ahli yang disampaikan pada diskusi bertajuk Kajian dan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami di Jawa Timur, zona lempeng selatan Jawa memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum Magnitudo 8,7," jelas dia.
  
Namun, hal tersebut adalah potensi bukan prediksi yang pasti, sehingga kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Untuk itu, BMKG, kementerian dan lembaga terkait harus melakukan upaya mitigasi struktural dan kultural.
 
"Salah satu caranya dengan membangun bangunan aman gempa dan tsunami," tutur dia.
 
Sementara itu, pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat dan swasta menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi yang layak dan memadai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memastikan sistem peringatan dini di daerah rawan beroperasi dan terpelihara dengan layak.
 
Sistem harus terjaga selama 24 jam setiap hari untuk meneruskan peringatan dini dari BMKG. Pemerintah Daerah dan pusat juga melakukan penataan tata ruang pantai rawan agar aman dari bahaya tsunami.
 
"Dengan menjaga kelestarian ekosistem pantai sebagai zona sempadan untuk pertahanan terhadap gelombang tsunami dan abrasi," Jelas Dwi.
 
Pemerintah daerah dengan pihak terkait perlu membangun kapasitas masyarakat/edukasi masyarakat untuk melakukan respons penyelamatan diri secara tepat saat terjadi gempa dan tsunami. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar