#bltbbm#lampura

BLT-BBM Lampura Menyasar 64.985 KPM 

( kata)
BLT-BBM Lampura Menyasar 64.985 KPM 
Warga penerima BLT BBM di Kantor Post Lampung Utara. (Foto:Lampost/Fajar Nofrita)


Kotabumi (Lampost.co)--Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara mencatat ada 64.985 keluarga  penerima manfaat (KPM) yang akan mendapat bantuan langsung tunai dampak dari penaikkan bahan bakar minyak   (BLT-BBM).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampura, Eka Dharma Tohir, Selasa, 13 September 2022, mengatakan data penerima  manfaat bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar 64.985 KPM sampai 31 Maret 2022.

"Dari jumlah itu, baru 28.985  yang menerima bantuan BLT-BBM (termin I). Kalau soal 2% DAU/DBH maupun penyertaan anggaran dana desa, maka  silahkan tanya langsung kepada Bappeda dan BPKA," ujarnya.

Sementara itu, sisanya akan langsung dibagikan setelahnya. Sesuai informasi  di kantor pos, selesai pada hari ini. "Ya, selesaianya pembagian tahap satu. Maka akan langsung dibagikan termin II, atau mereka yang belum  menerima bantuan," kata Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Lampura, Firmansyah.
 
Menurutnya, pembagian tersebut bersamaan dengan disalurkannya bantuan pangan non tunai sebanyak satu bulan atau senilai Rp200 ribu sehingga jumlah  total diterima Rp500 ribu/KPM.

"Kita memantau terus di kantor pos, kemarin juga masih memantau disana tim  kita. Alhamdulillah tahap.  pertama sudah selesai, dan akan masuk pada tahap kedua," terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah  Kabupaten Lampung Utara telah menentukan sikap terkait dengan dampak kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ditetapkan pusat. 

Yakni melalui empat langkah konkrit atau strategis, dalam mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM  ditetapkan pemerintah belakangan. Mulai dari ketersediaan bahan pokok/strategis, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, sampai kepada koordinasi efektif dengan forkopimda. 

Termasuk, menyediakan anggaran 2% dari dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), serta 30% anggaran dana desa. 

"Sesuai arahan menteri, jajaran pemerintah daerah dan forkopimda telah menentukan sikap dalam melaksanakan langkah-langkah efektif dan startegis dalam mitigasi maupun adaptasi terhadap mereka terdampak. Termasuk masyarakat kita, Lampura," kata Sekdakab Lampura, Lekok, Senin, 12 September  2022 didampingi Kabag Ekonomi, Anom Sauni.

Seperti masalah ketersedian pasokan, pemerintah daerah menjajaki kerja sama daerah lain memiliki potensi bahan pokok. Semisal, sayur dari Lambar dan Lampura merupakan lumbung beras makan akan ditukar. Begitupun lainnya, lalu berikutnya adalah keterjangkauan harga dengan  meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak.
 

Sri Agustina








Berita Terkait



Komentar