#penerimaancpns#cpnslampung#tesskd#catcpns

BKN Jamin Soal CAT CPNS Tak Bocor

( kata)
BKN Jamin Soal CAT CPNS Tak Bocor
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Bima Haria Wibisana. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjamin pelaksanaan Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) melalui Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak ada kebocoran soal dan tidak ada kongkalikong.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa soal-soal tersebut dijamin tidak bocor. Karena soalnya hanya bisa dibuka oleh peserta pada saat pelaksanaan CAT sesuai dengan login dan password masing-masing.

"Kita sangat menjamin soal-soal tersebut tidak bocor. Saya sendiri saja tidak bisa membukanya," kata Bima usai rapat koordinasi persiapan seleksi CPNS formasi Tahun 2019 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis, 23 Januari 2020.

Dia mengatakan hasil CAT langsung bisa ditayangkan dan dilihat. Bahkan diluar ruangan juga bisa melakukan monitor dan bisa melihat. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Badan Siber Nasional dan Sandi Negara (BSSN), Badan Inteligen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorismen (BNPT), Kepolisian, Ombudsman dan sebagainya.

"Mereka akan memantau bersama-sama dari sisi pengawasannya. Saya kita dari sisi itu sudah diawasi melekat. Harapannya proses ini bisa berjalan dengan lancar," katanya.

Dia mengatakan BKN hanya menfasilitasi prosesnya saja, sementara untuk kewenangan persiapan ada di daerah masing-masing baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia berharap pada 27 Januari 2020 tes SKD sudah bisa dimulai. Oleh sebab itu insfrastruktur dan sarana prasarana CAT seperti jaringan, komputer, petugas, dan sebagainya sudah mulai disiapkan.

"Orang-orangnya juga harus disiapkan untuk mengawasi dan melakukan proses seleksi. Orang-orang ini harus punya akuntabilitas yang baik. Karena kita tidak ingin dalam prosesnya nanti banyak aduan dari masyarakat," katanya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar