#bansos#asn

BKD Lampung: ASN Punya Penghasilan Tetap, tak Masuk Kriteria Penerima Bansos

( kata)
BKD Lampung: ASN Punya Penghasilan Tetap, tak Masuk Kriteria Penerima Bansos
Ilustrasi penerima bansos BST. Antara/Muhammad Bagus Khoirunas


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung memastikan tidak ada aturan spesifik yang melarang pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN) menerima bantuan sosial (Bansos). Pernyataan tersebut muncul setelah adanya indikasi 25 ASN di Lampung menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). 

"Hanya saja, pada dasarnya ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap dan tidak termasuk ke dalam kriteria penerima bansos," kata Kepala BKD Provinsi Lampung, Yurnalis, Selasa, 23 November 2021. 

Baca: ASN yang Menerima Bansos Dihapus dari DTKS

 

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai disebutkan, penerima bansos adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

"Adanya indikasi 25 ASN menerima bansos ini akan kami periksa lebih dalam apakah sengaja melakukan kecurangan atau tidak," jelas dia. 

Menurutnya, pihaknya juga akan menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan penerima bansos. 

"Sesuai dengan arahan pusat. kita juga perlu berkoordinasi dengan Dinas Sosial mengenai proses penetapan data penerima bansos," katanya.

Jika ASN tersebut terbukti menyalahgunakan wewenang demi mendapatkan keuntungan pribadi maka yang bersangkutan akan diberikan hukuman disiplin.

"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diberikan oleh PPK masing-masing instansi, setelah melalui prosedur yang berlaku," kata dia.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar