#tajuklampungpost#kpk#harta-kekayaan

Birokrat Bersih Patuh LHKPN

( kata)
Birokrat Bersih Patuh LHKPN
Ilustrasi - Medcom.id.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Provinsi Lampung per Jumat, 21 Februari 2020. Berdasarkan data dari KPK, untuk pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta BUMD, yang melaporkan kekayaannya baru mencapai angka 32,09%. 

Masih menurut data KPK, untuk eksekutif dari 2.319 wajib lapor, baru 609 yang sudah melapor. Legislatif dari 726 wajib lapor, baru 380 yang sudah melapor. Sementara BUMD dari 53 wajib lapor, baru lima yang sudah melapor. 

Melihat angka tersebut, kepatuhan pejabat publik menyampaikan LHKPN bagi eksekutif, legislatif, dan BUMD di Lampung masih rendah. Apalagi berdasarkan data yang dirilis KPK tersebut, pelaporan harta kekayaan terendah yakni Pemkab Pesisir Barat, dari 122 wajib lapor, baru satu yang sudah melapor dengan persentase 0,82%. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kita pun semestinya mengetahui, penyelenggara negara mempunyai peranan menentukan dalam penyelenggaraan negara. Melalui pejabat yang bersih, pencapaian cita-cita perjuangan bangsa tentu dapat diwujudkan.

Pemerintahan bebas korupsi akan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, pemerintahan korup menjauhkan bangsa ini dari cita-citanya.

Kita semua meyakini untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara, bersih dan juga berintegritas. Karena itulah Kepatuhan pejabat negara dalam LHKPN adalah keharusan.

Kita juga menyadari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), baik yang dilakukan antar-penyelenggara negara juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. 

Salah satu untuk pencegahannya yakni dengan melaporkan LHKPN. Mereka yang wajib melaporkan LHKPN adalah seluruh pejabat tertinggi dan tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, jaksa, pimpinan BI, pimpinan PTN, pemda, DPRD, BUMN/BUMD, dan lainnya. 

Apabila hal ini tidak dilakukan, pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif, sanksi perdata, sampai sanksi pidana. Patuh LHKPN adalah bukti pejabat berintegritas juga memiliki semangat transparansi.

Jangan sampai para penyelenggara marak mendapat sanksi karena penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya. Salah satu asas yang bisa dilakukan oleh penyelenggara negara adalah dengan melaporkan LHKPN. 

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar