#tajuklampungpost#birokrasi

Birokrasi Melek Digital

( kata)
Birokrasi Melek Digital
Ilustrasi Pixabay.com

SALAH satu amanat reformasi adalah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Salah satu ciri pemerintahan yang transparan adalah memberi hak kepada publik memperoleh informasi sesuai dengan undang-undang.

Hak atas informasi menjadi sangat penting. Makin transparan penyelenggaraan negara maka makin mudah untuk diawasi publik. Dengan begitu, amanah yang diemban penyelenggara makin dapat dipertanggungjawabkan dan minim penyelewengan.

Keberadaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi telah memberikan jaminan hukum setiap orang di Republik ini untuk memperoleh informasi. Sebab, pelibatan masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. 

Kita harus mendukung setiap langkah instansi pemerintah dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi. Seperti halnya langkah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung yang berupaya mengoptimalkan digitalisasi informasi pada era digital.

Birokrasi melek digital adalah keharusan dalam menjawab tantangan zaman. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melansir ada 171,17 juta jiwa atau 64,8% dari 264 juta jiwa penduduk Indonesia sudah terhubung ke internet.

Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan kini terdapat 106 juta pengguna sosial media di Indonesia. Dalam 60 detik terdapat 20 juta pesan WhatsApp terkirim, 700 ribu pengguna memperbarui status Facebook, 347 ribu pengguna mengakses Instagram.

Pendek kata, masyarakat Indonesia saat ini sudah melek digital. Maka birokrasi pemerintahan pun sewajarnya melek digital pula. Sudah saatnya berbagai data dan informasi yang perlu dan berhak diketahui publik juga terunggah pada platform digital.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik maka platform digital makin memberikan kemudaan dan keleluasaan akses. Melalui platform digital, berbagai data penting untuk publik dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan di mana saja dan kapan saja dengan cepat.

Karena itu pula, perubahan zaman membawa konsekuensi yakni kebutuhan birokrasi berbasis digital. Tidak bisa tidak, salah satu variabel yang harus beradaptasi terhadap digitalisasi birokrasi adalah sumber daya manusia. Birokrat kekinian harus akrab dengan platform digital.

Aparatur sipil negara kekinian harus mampu memberdayakan berbagai perangkat teknologi digital. Dengan begitu, berbagai informasi yang penting diketahui publik dapat dengan mudah dan cepat diunggah melalui berbagai platform digital baik portal web maupun medsos.

Sudah tidak ada lagi zaman penuh ketertutupan dan kerahasiaan. Era digital memberi ruang instansi pemerintah di Republik ini untuk makin terbuka memberikan informasi kepada publik. Kita berharap seluruh birokrasi di Lampung lekas akrab dengan dunia digital.

Salah satu dampak negatif era digital adalah kian mudahnya informasi palsu atau hoaks beredar luas. Karena itu, peran serta lembaga pemerintah menebar informasi valid kepada khalayak melalui platform digital adalah langkah jitu untuk melawan informasi informasi hoaks.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar