#tajuklampungpost#birokrasi#lukuidasi

Birokrasi Gemuk Minim Manfaat

( kata)
Birokrasi Gemuk Minim Manfaat
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Images


PRESIDEN Joko Widodo merasa gerah dengan kinerja lembaga birokrasi di Tanah Air. Hampir di seluruh birokrasi pemerintahan dari pusat hingga daerah disesaki berbagai lembaga struktural, tetapi tidak menunjukkan kinerja yang cemerlang.

Birokrasi gemuk dan berlemak cenderung boros anggaran dan koruptif. Lebih dari itu, justru menyulitkan masuknya investasi yang digadang-gadang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Rencana besar ekspansi kinerja ekspor juga terhambat. Dampaknya jelas, selama 20 tahun Indonesia belum bisa menyelesaikan persoalan mendasar, yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

Itu sebabnya, Presiden Jokowi mengancam akan menutup lembaga yang kinerjanya tidak efisien dan hanya menghabiskan anggaran negara. Lembaga pemerintah yang memperumit dan memperlambat proses perizinan dan investasi, baik di pusat maupun daerah, akan segera dilikuidasi.  Rencana tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5).

Likuidasi lembaga pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Dalam tiga tahun mulai 2014—2017, pemerintah sudah membubarkan 23 lembaga nonstruktural. Pembubaran dilakukan mengingat tugas dan fungsi lembaga tersebut sudah dilaksanakan kementerian/lembaga teknis. Ada kecenderungan tugas dan fungsi lembaga nonstruktural berhimpitan atau beririsan dengan instansi fungsional.

Presiden menambahkan animo kalangan bisnis untuk berinvestasi di Tanah Air cukup tinggi, tetapi realisasinya masih sangat rendah. Salah satunya karena prosedur perizinan usaha yang berbelit-belit. Ini penyakit akut dan menahun. Ibarat lagu lama yang diputar berulang-ulang, ada empat hal utama yang menyebabkan investor tidak tertarik menanamkan modal di Indonesia, yakni proses perizinan yang berbelit-belit, kepastian hukum, infrastruktur, dan situasi perburuhan yang penuh gejolak.

Perampingan birokrasi harus dimaknai sebagai upaya serius pemerintah melakukan reformasi total pelayanan, dari kecenderungan ingin dilayani menjadi kewajiban untuk melayani. Reformasi kelembagaan seharusnya tidak hanya dilakukan di pos-pos yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi makro. Juga pada instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Contoh paling nyata, masyarakat yang akan melakukan balik nama kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) harus antre di puluhan loket. Betul nama kantornya satu atap, tetapi ada puluhan loket di dalamnya. Padahal, masyarakat datang ke sana bukan hendak meminta uang dari negara. Justru mereka hendak melaksanakan kewajiban warga negara, yaitu membayar pajak untuk pembangunan negeri ini.

Kita juga memiliki satu kementerian yang namanya begitu mentereng, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nama yang begitu mantap, tetapi kinerjanya belum tercapai sepenuhnya. Kita berharap tekad Presiden Jokowi merampingkan jumlah lembaga negara dapat meningkatkan kinerja aparatur negara serta efektif mendorong reformasi birokrasi.

Tim Tajuk Lampung Post







Berita Terkait



Komentar