#tajuklampungpost#tambangpasir#GAK
Tajuk Lampung Post

Bijak Mengelola Alam

( kata)
Bijak Mengelola Alam
dok Lampost.co

WARGA Pulau Sebesi dikejutkan dengan hadirnya kapal besar bergandengan kapal tongkang di perairan pulau itu. Lama-kelamaan mereka resah karena kapal tak kunjung pergi. Warga sepakat mengusir kapal karena, dinilai tak memberikan manfaat bagi warga Pulau Sebesi yang masih merasa trauma musibah Gunung Anak Krakatau akhir 2018.

Warga Lampung Selatan, himpunan nelayan, LSM, Walhi, dan organisasi lainnya dengan keras menolak pengerukan pasir yang dilakukan dekat pasir Gunung Anak Krakatau (GAK) dan Pulau Sebesi.

Pipa penyedot pasir dari kapal KM Mehad 1 telah ditarik dari dasar laut yang kedalamannya mencapai 30 meter. Posisinya sekitar 2,5—3 mil dari Pulau Sebesi.

PT Lautan Indonesia Persada (LIP) mengklaim telah memiliki surat izin.

BKSDA Bengkulu-Lampung menegaskan untuk perusahaan tidak mendekati GAK untuk melakukan penyedotan pasir sebab akan melawan hukum. Walhi Lampung meminta Pemprov Lampung segera mencabut izin PT LIP. 

Kita apresiasi, Pemprov Lampung yang akan membentuk tim pengawasan eksploitasi sumber daya alam untuk mengawasi aktivitas pertambangan. Pembentukan tim itu untuk menyikapi adanya polemik yang terjadi di sekitar GAK yang diduga mengeruk tambang.

PT LIP yang melakukan operasi penambangan, memang telah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Izin tersebut terkait pemberian persetujuan pemenuhan komitmen kepada PT LIP untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan/penambangan pasir laut yang berlokasi di perairan Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan.

Hal itu juga berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.33/MEN/2002 tentang Zona Wilayah Pesisir dan Laut untuk kegiatan pengusaha pasir laut. Lalu, Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/671.a/II.06/HK/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Pasir Laut kepada PT LIP.

Pemprov Lampung berpeluang untuk tidak menambah panjang izin PT LIP yang akan berakhir sampai Maret 2020. Komunitas Masyarakat Maritim Indonesia (Kommari) Lampung Mursaidin Albantani meminta Pemprov mengkaji izin yang diterbitkan kepada salah satu perusahaan agar sesuai perda zonasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Hal ini memang untuk mendukung nawacita Pemerintah Pusat terkait pelestarian daerah terpencil, pulau kecil daerah terluar, dan lainnya.

Aktivitas penambang pasir di Pulau Sebesi dan GAK mesti segera berhenti. Jangan sampai hati warga makin terusik karena luka lama bencana sekitar GAK masih belum sembuh. Apa pun alasan dan keuntungan ekonomis di balik penambangan itu, manusia haris tetap bijak mengelola, bukan semata mata mengeksploitasi alam. 

Bambang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar