#bltdanadesa#beritalamsel#bansos

Biaya Transaksi Penyaluran Bantuan Tunai di Lamsel Ditanggung Pemerintah

( kata)
Biaya Transaksi Penyaluran Bantuan Tunai di Lamsel Ditanggung Pemerintah
Ilustrasi: Foto: Dok/Google Images

Kalianda (Lampost.co): Pemkab Lampung selatan menanggung biaya transaksi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari APBD Lampung Selatan melalui kantor Pos Indonesia melalui anggaran klaster sosial percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Lamsel sebesar Rp5.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Dulkahar mengatakan ada beban biaya dalam setiap transaksi penyaluran BLT APBD dari pihak Pos Indonesia. Besaran biaya yang ditanggung melalui anggaran Covid-19 sebesar Rp5.000 per KPM.

"Iya, jadi kita yang tanggung dan kami usulkan melalui anggaran penanganan Covid-19," kata Dulkahar, Selasa, 14 Juli 2020.

Dia menjelaskan terdapat tiga kali proses pencairan yang akan ditanggung menggunakan anggaran dana covid-19 itu yakni pencairan BLT untuk periode April-Mei-Juni, Juli-Agustus, dan September 2020.

"Karena ada tiga kali pencairan BLT APBD. Jadi, kita anggaran tiga tahap juga. Totalnya sebesar Rp88.500.000," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar