#lockdown#ppkm#covid-19

Biaya Lockdown Satu Daerah Rp550 Miliar per Hari

( kata)
Biaya <i>Lockdown</i> Satu Daerah Rp550 Miliar per Hari
Penerapan mini lockdown di Jakarta. MI/Andri Widiyanto


Jakarta (Lampost.co) -- Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menganggap wajar bila muncul pro dan kontra terhadap ditetapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah terus membludaknya angka kasus infeksi covid-19 dalam beberapa hari terakhir.
 
Menurut Ibrahim, pemerintah sebenarnya bimbang untuk menekan angka kasus infeksi covid-19 di Tanah Air. Jika memberlakukan karantina wilayah secara total atau lockdown nasional, pemerintah harus menyiapkan anggaran yang tak sedikit.
 
"Dalam kondisi saat ini, apabila dilakukan lockdown maka pemerintah harus menghitung ulang estimasi biaya yang dibutuhkan jika satu wilayah memutuskan untuk lockdown," ujar Ibrahim, Selasa, 22 Juni 2021.

Baca: Jabar Tak Punya Anggaran untuk Lockdown

 

Ibrahim mencontohkan seperti DKI Jakarta. Dia bilang, biaya untuk mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Ibu Kota jika diberlakukan lockdown bisa mencapai Rp550 miliar per hari. Jika satu bulan, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp16,5 triliun.
 
"Sedangkan Pulau Jawa hampir semua zona merah. Berapa pemerintah harus menganggarkan dana yang begitu besar. Apalagi utang pemerintah saat ini sudah cukup besar, yaitu di atas Rp6.000 triliun. Ini yang menjadi persoalan utama mengapa pemerintah tidak melakukan lockdown," jelasnya.
 
PPKM Mikro tahap kesembilan berlangsung selama 14 hari, mulai dari 14 Juni hingga 28 Juni 2021. PPKM Mikro diperpanjang di 34 provinsi, di samping upaya percepatan vaksinasi agar bisa menekan angka kasus infeksi covid-19 dan bisa terus mendorong pemulihan ekonomi.
 
PPKM Mikro mencakup beberapa poin, mulai dari mewajibkan para pekerja bekerja dari rumah (work from home) sebanyak 75 persen untuk zona merah, dan 50 persen untuk di luar zona merah. Selain itu, para pelajar wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring untuk zona merah, dan daerah lainnya mengikuti aturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
 
Bagi kegiatan sektor esensial seperti pelayanan dasar publik dan tempat kebutuhan pokok bisa berjalan dengan kapasitas 100%. Sementara untuk restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak di pasar, dan pusat perbelanjaan memiliki kapasitas pengunjung 25% dengan jam operasional hanya sampai pukul 20.00 waktu setempat.
 
Untuk kegiatan di mal, pasar, dan pusat perdagangan maksimal sampai pukul 20.00 waktu setempat dan pembatasan pengunjung 25% dari kapasitas. Selanjutnya taman umum dan area publik lainnya di zona merah ditutup sementara, untuk zona lainnya dibuka dengan kapasitas 25%.
 
Kemudian proyek konstruksi dapat beroperasi dengan protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan di tempat ibadah di zona merah ditiadakan. Kegiatan Hari Raya Iduladha akan dikeluarkan surat edaran tersendiri, termasuk kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pembagiannya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar