#BPS#BI

BI Siapkan Langkah Pengendalian Indeks Harga Konsumen Lampung

( kata)
BI Siapkan Langkah Pengendalian Indeks Harga Konsumen Lampung
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Jalan Sultan Hasanudin, Teluk Betung, Bandar Lampung.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Februari 2022 mengalami deflasi sebesar 0,38% (mtm) lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya. Guna mengantisipasi beberapa resiko, diperlukan langkah pengendalian inflasi yang konkrit agar tetap rendah dan stabil.

"Ke depan menghadapi awal tahun 2022, inflasi akan tetap terjaga pada rentang sasaran 3±1%. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiyono, Rabu, 2 Maret 2022

Ia menjelaskan dari inflasi risiko kelompok inti, adanya risiko ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi didorong oleh meningkatnya penyebaran varian omicron dan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Kemudian risiko kelompok Volatile Food (VF), berlanjutnya kelangkaan minyak goreng akibat terus melonjaknya harga CPO global, meningkatnya harga beberapa komoditas strategis akibat berakhirnya masa panen.

"Lalu risiko kelompok Administered Price (AP), potensi risiko kenaikan harga minyak dunia akibat permasalahan geopolitik rusia dan ukraina dan berlanjutnya transmisi kenaikan harga aneka rokok akibat penerapan cukai rokok di awal tahun 2022," katanya.

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit terutama untuk menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil. Pertama, memastikan keterjangkauan harga, dengan cara menjaga daya beli masyarakat (Bansos, Subsidi, BLT, dll), penguatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium serta melakukan kerja sama dengan produsen untuk pelaksanaan pasar murah.

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan dengan menjaga cadangan pangan nasional (terutama beras sebagai komoditas utama), penguatan serta implementasi Kerjasama antardaerah (KAD) yang telah terjalin, korporatisasi pertanian, mendorong peningkatan produktivitas via pembangunan lumbung pangan Food Estate melalui peningkatan produksi pangan hortikultura dan perluasan adopsi tekonologi (IOT) dalam budidaya pertanian serta penguatan dan perluasan implementasi Program Kartu Petani Berjaya.

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui jasan pemasaran melalui platform digital melalui penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir yakni fasilitasi UMKM pangan binaan dengan e-commerce, melakukan inovasi sistem logistik, pembangunan sistem logistik daerah (Tugas TPID sesuai Keppres 23/2017) serta mendorong kemitraan industri dengan petani.

Keempat, meningkatkan komunikasi efektif dengan terus meningkatkan koordinasi TPIP-TPID, melakukan perluasan pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID, serta melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan dan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (Early Warning System) yang akurat dan terkini untuk memantau perkembangan perekonomian daerah.

Winarko







Berita Terkait



Komentar