#bankindonesia#ekonomilampung

BI Sebut Lampung Perlu Mitigasi Risiko Inflasi 2022

( kata)
BI Sebut Lampung Perlu Mitigasi Risiko Inflasi 2022
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung Jl. Sultan Hasanudin Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Dok BI


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Capaian Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada 2021 sebesar 2,19% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan realisasi 2020, yakni 2,00% (yoy). Namun, ada beberapa risiko yang perlu dimitigasi agar inflasi tetap terkendali.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan mengatakan, menghadapi awal tahun 2022, pihaknya memandang inflasi akan tetap terkendali pada rentang sasaran 3%. 

"Risiko yang perlu dimitigasi antara lain inflasi risiko kelompok inti, adanya risiko ketidakpastian global yang cukup tinggi, kenaikan harga komoditas global impor, kenaikan harga akibat second round impact VF dan AP, serta peningkatan ekspektasi inflasi," katanya, Selasa, 4 Januari 2022.

Ia menjelaskan risiko kelompok Volatile Food (VF), yakni risiko terbatasnya ketersediaan pasokan pangan dalam merespons recovery permintaan domestik, kendala cuaca yang menyebabkan gangguan produksi pertanian (beras dan aneka cabai) dan perikanan, problem struktural pola tanam dan manajemen impor serta inefisiensi tata niaga pangan. 

"Sementara risiko kelompok Administered Price (AP), risiko kenaikan harga minyak dan gas global serta kenaikan inflasi tarif angkutan seiring peningkatan mobilitas masyarakat," katanya.

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit terutama untuk menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil, yakni: Pertama, memastikan keterjangkauan harga, dengan cara menjaga daya beli masyarakat (Bansos, Subsidi, BLT, dll). Kedua, memastikan ketersediaan pasokan dengan menjaga cadangan pangan nasional (terutama beras sebagai komoditas utama). 

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui perluasan pemasaran melalui platform digital melalui penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir yakni fasilitasi UMKM pangan binaan dengan e-commerce. Keempat, meningkatkan komunikasi efektif dengan terus meningkatkan koordinasi TPIP-TPID. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar