#nilaitukarpetani#pertanian#ntp#beritalampung

BI Catat NTP Lampung September 2020 Naik 1,62% 

( kata)
BI Catat NTP Lampung September 2020 Naik 1,62% 
Ilustrasi. Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Bank Indonesia mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) September 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Meningkatnya harga beberapa komoditas pangan dan perkebunan mendorong kenaikan penerimaan petani 1,62% month to month (m-t-m).

Di sisi lain, IHK perdesaan tercatat relatif rendah sebesar 0,17% m-t-m sehingga kenaikan biaya yang dikeluarkan sebesar 0,16% m-t-m. Dengan demikian, NTP September 2020 tercatat naik 1,46% m-t-m (dari 94,26 menjadi 95,63, khususnya pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, hortikultura, dan tanaman padi dan palawija.

"Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memandang bahwa inflasi akan tetap rendah dalam rentang sasaran 3±1%. Hal ini sejalan dengan permintaan masyarakat yang belum sekuat kondisi sebelumnya, meskipun telah memasuki periode kenormalan baru," kata KPw BI provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, Senin, 5 Oktober 2020.

Komitmen pemerintah, lanjut dia, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi selama masa pandemi Covid-19 juga turut mengurangi tekanan inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, antara lain pertama, berlanjutnya kenaikan harga beras seiring berkurangnya hasil produksi pada periode tanam gadu. Kedua, risiko berlanjutnya kenaikan harga bawang putih seiring dengan berakhirnya relaksasi impor. Ketiga, risiko kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan oleh kenaikan harga CPO secara nasional akibat produksi yang menurun baik di Indonesia dan Malaysia dan mulai meningkatnya permintaan masyarakat. 

"Kemudian yang keempat, risiko kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung di beberapa sentra produksi. Kelima, penurunan harga yang terjadi pada beberapa komoditas akibat lemahnya permintaan perlu diantisipasi karena dapat mendorong dilakukannya pengurangan produksi," jelasnya. 

Lebih lanjut, tambah dia, hal ini dapat berimplikasi pada risiko meningkatnya tekanan inflasi seiring dengan berkurangnya pasokan pada periode mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit terutama untuk menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil, yakni pertama, memastikan keterjangkauan harga, dengan cara melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (https://hargapangan.id/), untuk melihat perkembangan harga yang terjadi dan melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan. 

"Selain itu, perlu dilakukan upaya penyerapan komoditas yang mengalami deflasi cukup dalam melalui penyerapan oleh industri pengolah makanan atau pengolahan produk turunan dengan memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT). Lebih lanjut, beberapa program pemerintah terhadap Koperasi dan UMKM terdampak Covid-19, khususnya di bidang pertanian, diharapkan dapat mendukung upaya stabilisasi harga," jelasnya. 

Kedua, tambahnya, memastikan ketersediaan pasokan, khususnya dalam mempersiapkan fase adaptasi kebiasaan baru. Aktivitas masyarakat yang meningkat secara bertahap pada fase ini, diperkirakan dapat menaikkan permintaan. 

"Kondisi ini perlu diwaspadai dengan memastikan ketersediaan pasokan agar tidak meningkatkan tekanan kenaikan harga. Untuk itu, perlu dilakukan pendataan yang akurat oleh TPID dan Satgas Pangan terkait ketersediaan komoditas strategis. Selain itu, TPID provinsi/kabupaten/kota perlu meningkatkan intensitas koordinasi, salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam hal pemenuhan komoditas pangan strategis menghadapi risiko kenaikan harga," jelasnya. 

Kota Bandar Lampung sebagai wilayah yang memiliki kontribusi besar pada inflasi Provinsi Lampung perlu mengupayakan KAD, khususnya untuk komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi. Lebih lanjut, pengawalan dalam pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak Covid-19 perlu ditingkatkan, tidak hanya dari sisi daftar penerima bantuan melainkan juga mekanisme penyaluran dan ketersediaan pasokan komoditasnya agar tidak mendorong kenaikan harga. 

"Serta memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan cara melakukan koordinasi untuk memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok. Lalu meningkatkan komunikasi efektif terkait ketersediaan pasokan, rencana pemenuhan pasokan dan imbauan untuk berbelanja secara bijak yang perlu disampaikan oleh pemerintah daerah untuk menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga," tutup dia.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar