#pungutansekolah#bosda#beritalampung#humaniora

Berpolemik, Komite SMK 5 Bandar Lampung-Wali Murid Bakal Rapat Lagi

( kata)
Berpolemik, Komite SMK 5 Bandar Lampung-Wali Murid Bakal Rapat Lagi
Ilustrasi. Foto: Google Images

Bandar Lampung (Lampost.co): Komite SMKN 5 Bandar Lampung bakal menggelar rapat kembali dengan wali murid kelas X tahun angkatan 2018/2019, terkait polemik pungutan yang dilaporkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

"Awal Januari 2020, kita bakal rapat kembali bersama wali murid seperti apa nanti, khususnya wali murid penerima Bosda. Upaya pelaksaanan rekomendasi dan koreksi dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung, kan kita masih belum paham format pengembalian (Rp200 juta) itu," ujar Ketua Komite SMKN 5 Bandar Lampung Lakoni, Jumat, 20 Desember 2019.

Ia mengatakan temuan pungutan Rp875.000 per siswa penerima Bosda tersebut, tidak ada sama sekali yang dipegang oleh pihak komite maupun sekolah. Menurutnya, uang itu digunakan untum biaya praktik kerja industri di Yogyakarta bagi siswa pada awal Desember 2019.

Jika ditotal anggaran untuk praktik kerja industri seluruh siswa mencapai Rp200 juta.

"Itu kan sudah habis terpakai. Untuk tranpostasi, akomodasi, biaya asuransi dan lain-lain. Siswa disana 5 hari dan mereka langsung belajar, misalnya ke pengrajin jati ukir dan kunjungan industri lainnya. Siswa juga senang dan itu tidak wajib, ada juga yang enggak berangkat," katanya.

Kemudian ia juga mengklarifikasi soal pungutan Rp8.350.000 untuk siswa kelas X tahun ajaran 2019. Besaran nilai tersebut, terdiri dari berbagai rincian yang sudah digunakan dan didapatkan siswa selama satu tahun ajaran.

Dia mencontohkan biaya SPP siswa reguler per bulan Rp290 ribu dikali 12 bulan, praktek kerja industri Rp875.000, 5 stel seragam sekolah, asuransi, ekstrakulikuler, pembiayaan gedung dan item-item lainnya.

"Besaran nominal tersebut merupakan permintaan kepala sekolah melalui proposal yang disampaikan ke komite sekolah," kata dia.

Menurutnya anggaran sekolah yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bosda, bagi SMKN 5 Bandar Lampung belum bisa mengcover kebutuhan standar siswa.

"Maka keluarlah angka pungutan secara global tersebut," kata dia.

Terkait rekomendasi Ombudsman yang tidak membenarkan adanya pungutan berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bosda, siswa penerima bosda tidak boleh ditarik sumbangan, pihaknya akan membahas hal tersebut bersama wali murid.

"Ya nanti itu kita rapat juga bersama sekolah, komite. Kita harap pihak Ombudsman juga kalau bisa ikut melihat, seperti apa realita dan kebutuhan siswa. Pada dasarnya kita mau pendidikan maju dan kita siap menerima arahan dari Ombudsman," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar