#hukum#korupsi

Berkas Lengkap, 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Randis Bupati Lamtim Tidak Ditahan

( kata)
Berkas Lengkap, 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Randis Bupati Lamtim Tidak Ditahan
Pelimpahan berkas korupsi pengadaan mobil dinas bupati Lamtim dari Bidang Penyidikan ke Bidang Penuntutan. Dok. Kejati Lampung.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Setelah tiga tahun melakukan penyelidikan, Kejaksaan Tinggi Lampung akhirnya melengkapi berkas perkara dugaan korupsi kendaraan dinas (randis) bupati dan wakil bupati Lampung Timur pada Senin, 26 Oktober 2020. Ada tiga tersangka yang ditetapkan, yakni Suherni (SH), Dadan Darmansyah (DDR), dan Aditya Karjanto (AdK).

Melalui pesan singkatnya Senin malam, Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Andrie W Setiawan mengatakan Bidang Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung telah melimpahkan barang bukti dan tersangka ke Bagian Penuntutan. Meski demikian, dengan alasan kooperatif dan sudah mengembalikan kerugian negara, ketiga tersangka tidak dilakukan penahanan hingga hari ini. 

Andrie menjelaskan pada 2016 terdapat kegiatan pengadaan kendaraan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati dengan total pagu anggaran Rp2,6 miliar lebih. Pengadaan dilaksanakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah setempat.

Dalam pengadaan tersebut dari awal sudah terlihat adanya persengkokolan yang dilakukan Suherni (SH),  Dadan Darmansyah (DDR), dan Aditya Karjanto (AdK).

"Cara yang dilakukan, antara lain penyedia/pengadaan diarahkan melalui lelang, padahal semestinya proses bisa dilakukan melalui metode e purchasing dan tidak dilakukan pencarian data HPS serta kegiatan pengadaan sudah diarahkan kepada salah satu penyedia," kata Andrie.

Atas perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian negara Rp686 juta lebih.

Sementara menurut Sopian Sitepu, penasihat hukum yang mendampingi tersangka Suherni (SH) dan Aditya Karjanto (AdK), perkara ini telah gagal mendaratkan keadilan dalam penegakan hukumnya. Sebab telah dikesampingkan audit BPK (lembaga audit keuangan negara yang ditentukan UU) yang dengan tegas mengatakan tidak ada kerugian negara dan tidak ada perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya kejaksaan meminta audit oleh akuntan publik .

"Jadi pengembalian kerugian negara ini sebenarnya juga tanpa dasar hukum karena hasil audit BPK itu. Sekaligus tidak ada kepastian hukum. Jadi pengembalian secara hukum harus membebaskan terdakwa nantinya," kata Sopian saat dikonfirmasi Senin malam.

Dia menambahkan penyidik kejaksaan meminta lagi lembaga audit lain, yaitu akuntan publik yang bisa menghitung dan ada kerugian karena hitungan BPK tidak ada kerugian. "Lembaga mana harus diikuti kalau ada ada hasil audit yang berbeda tentunya BPK," katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar