#tajuklampungpost#pungli#jembatanambrol

Berangus Pungli Jembatan

( kata)
Berangus Pungli Jembatan
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Image


AMBRUKNYA jembatan penghubung antara Lampung-Sumatera Selatan di perbatasan Mesuji—Ogan Komering Ilir (OKI) pada akhir Juni lalu, bukanlah yang pertama kali terjadi. Sudah beberapa kali peristiwa itu terjadi, lantaran banyak pengemudi yang bandel melintas dengan beban melebihi kapasitas penopang jembatan.

Peristiwa ambrolnya jembatan di perbatasan dua provinsi itu menyebabkan Jalan Lintas Timur terputus. Kendaraan yang hendak melintas terpaksa dialihkan ke jalan alternatif sampai jembatan selesai diperbaiki.

Terhitung per 3 Juli, jembatan di Mesuji telah kelar dan bisa dilintasi secara terbatas. Pemerintah daerah melalui dinas terkait juga telah mengeluarkan surat edaran yang diterbitkan Dinas Perhubungan Lampung yakni Nomor: 045.2/583/V.13/2019 sehubungan dengan kerusakan Jembatan Pematangpanggang Sungai Mesuji pada Km 174.

Edaran itu berisi bahwa kendaraan overdimension dan overloading dilarang melintas. Muatan kendaraan yang melintas dibatasi yakni 24 ton.

Edaran itu tentunya akan diindahkan jika dibarengi dengan pengawasan ketat dan sanksi kepada pengendara yang bandel. Sanksinya tidak semata denda, tetapi harus dengan pengurangan muatan berlebih. Sementara bagi kendaraan besar, langsung diarahkan ke jalan lainnya.

Jembatan yang dibangun tersebut tidaklah menelan anggaran yang sedikit sehingga harus diawasi keberlangsungannya lewat pengawasan. Itu mengapa perlu penempatan petugas yang mengawasi lalu lintas jembatan.

Meski demikian, adanya penempatan petugas di jembatan itu pun harus diawasi, agar tidak bermain mata untuk meloloskan kendaraan melintas dengan memberikan sejumlah uang. Salam tempel atau lempar kotak korek api harus dienyahkan, dari sopir kepada petugas penjaga.

Praktik tersebut sudah tergolong pungutan liar. Pelaku pungutan liar tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP, tetapi dimungkinkan juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Umumnya, praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan. Jika pelaku merupakan aparatur sipil negara, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun.

Pengawasan tersebut harus dilakukan demi menjaga aset infrastruktur tersebut. Apalagi, reputasi kita baik sekala daerah maupun nasional, dalam pengelolaan aset infrastruktur daerah sangat lemah.

Idealnya, untuk menjaga kualitas jembatan tetap baik, selain pengawasan melekat dan kesadaran pengguna, penganggaran pemeliharaan harus menjadi perhatian utama dalam setiap pembangunan jembatan. Namun, anggaran ini jangan lagi-lagi dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Ada Saber Pungli dan KPK yang bakal mengawasinya, dan itu sudahlah terbukti.

Tim Redaksi Lampung Post







Berita Terkait



Komentar